Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemberhentian Suharso Monoarfa Bukti Prilaku Egoistis Elite Politik Jelang Pemilu 2024

Dalam kondisi normal pun, perolehan kursi PPP secara nasional dan lokal juga mengalami trend penurunan dukungan.

Ist/dok pribadi
Dosen Ilmu Politik UBB, Ranto. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika Mukernas di Serang, Banten di penghujung bulan Agustus 2022 lalu membuktikan kepada publik bahwa perilaku elit politik semakin egoistis menjelang Pemilu 2024.

Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ranto mengungkapkan, sikap egoistis ini bisa dilihat dari tiga sisi berikutnya yakni: Wajah di Internal, Wajah di Pemerintahan, dan wajah di Elektoral.

"Kita akan melihatnya secara pelan-pelan dari masing-masing sisi tadi untuk menjelaskan prahara politik yang sedang mendera dan mencabik-cabik parpol berbasis Islam yang jika dilihat dari usianya termasuk dalam kategori tua," ucapnya kepada Bangkapos.com Rabu (7/9/2022) sore.

Kata dia meski berusia tua, PPP ternyata belum mampu juga mengelola konflik internalnya. Padahal, PPP di periode-periode sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Sepertinya, konflik yang pernah dilalui belum memberikan pembelajaran yang berarti.

Pria yang juga peneliti di Yayasan Kapong Sebubong Indonesia itu mengutarakan jika partai politik sedang berkonflik maka perolehan suara/kursinya pasti merosot jika dibandingkan dengan kondisi tidak berkonflik.

Bahkan, dalam kondisi normal pun, perolehan kursi PPP secara nasional dan lokal juga mengalami trend penurunan dukungan.

Dengan demikian , smabung dia dalam kondisi berkonflik saat ini, sulit bagi PPP untuk mengkonsolidasikan secara internal dan eksternal. Oleh karenanya, bisa dipastikan partai islam lainnya cukup diuntungkan.

"Fenomena ini tidak saja dialami oleh PPP. Pengalaman Partai Hanura di pemilu sebelumnya cukup memberikan pelajaran berharga bagi politisi. Lihatlah sekarang, Hanura sudah punah untuk jabatannya di DPR RI karena konflik internal," ungkapnya.

Selanjutnya, fakta Kedua yang membuat partai politik kehilangan dukungan dari publik tidak saja karena konflik internal semata. Kasus-kasus korupsi yang menjerat kader-kadernya juga memberikan sumbangsih bagi merosotnya dukungan publik.

"Partai Demokrat di Pemilu 2014 sudah mengalaminya. Bahkan, terjeratnya Suryadarma Ali yang di masanya menjadi bagian penting dari PPP ini tidak bisa diabaikan untuk menjelaskan kemunduran dukungan politik di parlemen. Mestinya ini dijadikan catatan penting juga. Jadi, jika ada partai politik yang kadernya terseret kasus korupsi ditinggalkan saja. Jangan sampai menjadi beban elektoral di pemilu mendatang," jelas dia.

Kata Ranto, pada Pemilu 2024 nanti, jika PPP tidak berhasil mengkonsolidasikan secara internal paska berkonflik maka keberadaannya di parlemen (DPR RI) bisa punah mengikuti jejak Hanura.

"Untuk DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di Babel masih bagus jika bisa bertahan dengan komposisi yang sudah ada saat ini. Tapi, jika konflik internal di level pusat juga diikuti dengan konflik internal di level Provinsi/Kabupaten/Kota maka ini menjadi alamat PPP kehilangan kekuasaannya," ungkapnya

Di samping itu, lanjut dia bagi sebuah partai politik yang tidak berkuasa (tidak mendapatkan kursi) maka partai politik tersebut bagaikan organisasi masyarakat biasa seperi LSM/NGO.

Selanjutnya, jika PPP terus dalam rundungan konflik internal maka dalam peta koalisi pilpres tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam mewarnai dinamika politik nasional. Begitu juga di daerah.

Oleh karena itu Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 nanti menjadi ujian terberat bagi PPP untuk mengaktulisasikan dirinya.

"Lihatlah di beberapa pilkada serentak yang baru saja berlalu di tahun 2020, PPP hampir menjadi penonton. Keberadaannya hanya sebagai pelengkap partai pendukung saja, bukan sebagai pengusung. Jika sebuah partai politik berperan sebagai pendukung maka bisa dipastikan kalau posisi partai tersebut sangat lemah," ungkapnya.

Terakhir, kekalahan-kekalahan partai politik berbasis islam dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa partai berkategori ini tidak lagi pintar membaca perubahan yang sedang menggelayuti berbagai sektor kehidupan masyarakat.

(Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved