Breaking News:

Bangka Belitung Memilih

Pengawasan Verifikasi Pendaftaran Parpol, Bawaslu Babel Temukan 1.328 Potensi Kegandaan Anggota

Edi Irawan mengatakan, Bawaslu Bangka Belitung telah membuat posko aduan masyarakat pada 7 kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
Bangkapos.com/Riki Pratama
Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi  administrasi pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh KPU Bangka Belitung sejak 2 Agustus 2022 lalu.

Hasilnya, terdapat 24 partai politik yang memiliki kepengurusan di wilayah Provinsi Bangka Belitung dari pencermatan Bawaslu kabupaten/kota di Bangka Belitung.

Kemudian, ditemukan 1.328 potensi kegandaan anggota, 1.916 potensi kegandaan anggota  antar partai politik, dan 5.072 anggota yang tidak memenuhi syarat pada satu partai politik.

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan, mengatakan, dari hasil inventarisir masalah yang dilakukan, Bawaslu menemukan permasalahan pada regulasi yang berubah-ubah, seperti SK KPU RI Nomor 260 menjadi 309 Tahun 2022.

"Pada SK tersebut, poin perubahannya adalah penentuan status belum memenuhi syarat (BMS) pada keanggotaan partai politik yang tidak sesuai dengan indikator pada indentitas berdasarkan e-KTP. Akibatnya, Bawaslu menilai akan berdampak terhadap proses verifikasi administrasi," jelas Edi kepada Bangkapos.com, Rabu (7/9/2022).

Dikatakannya, Bawaslu Bangka Belitung juga menilai adanya keterbatasan akses pada Sistem Informasi partai politik (Sipol) meskipun Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki akun Sipol.

"Karena menu dalam Sipol tidak menampilkan identitas anggota partai politik secara utuh seperti KTP Elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA), untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pemilu dalam tahapan verifikasi pendaftaran partai politik," imbuhnya.

Ia mengatakan, Bawaslu Bangka Belitung telah membuat posko aduan masyarakat pada 7 kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana instruksi Bawaslu RI melalui surat Instruksi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

"Tujuannya untuk memberikan ruang pelayanan aduan kepada masyarakat, bagi yang merasa keberatan jika namanya terdaftar sebagai anggota partai politik," terangnya.

Edi meminta masyarakat dapat memeriksa NIK-nya di dalam web infopemilu.kpu.go.id apakah  terdaftar atau tidak di dalam Sipol.

"Hasilnya selama proses verifikasi administrasi berlangsung, terdapat 67 orang yang sudah menyampaikan aduan ke posko ini untuk ditangani oleh Bawaslu dan jajarannya," terangnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved