Breaking News:

Berita Kriminal

Setwan dan Tiga Pimpinan DPRD Babel Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Begini Pandangan Dosen UBB

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) memastikan empat nama tersangka dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com
Ilustrasi koruptor atau korupsi 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) memastikan empat nama tersangka dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017-2021, Kamis (8/9/2022) siang.   

Adapun empat tersangka tersebut inisial S (Sekwan DPRD Provinsi Babel Tahun 2017), HA (Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel),  AC (Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel), dan DY (Wakil Ketua DRPD Provinsi Babel Tahun 2017).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung, Herman Suhadi, Kamis (8/9/2022) merasa prihatin setelah mendengar kabar penetapan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022 itu.

"Pertama tentunya kami sangat prihatin, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak terjadi pada kemudian hari," ujar Herman saat dihubungi Bangkapos.com, Kamis (8/9/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan lembaga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (APH) soal kasus ini.

"Sikap kita, kita  mempercayai kepada APH (aparat penegak hukum -red) dalam hal ini kewenangannya di APH, kita yakin dan percaya bahwa mereka sesuai dengan profesi mereka profesional, kita percayalah dengan kerja para aparat penegak hukum," kata Herman.

Menyikap terjadinya kasus seperti ini, Herman mengatakan akan ada upaya-upaya pencegahan di lingkungan lembaga agar tak terjadi kembali kasus serupa.

"Kita akan bekerja sama dengan APH untuk minta tindakan preventif sebelum terjadi kedepannya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua," kata Herman.

Sementara itu Akademisi atau Dosen Hukum Univeristas Bangka Belitung (UBB), Ndaru Satrio, Kamis (8/9/2022) penetapan tersangka tentunya berdasarkan alat bukti

"Penetapan tersangka ini harus kita pahami bahwa mendasarkan pada alat bukti yang ada memang terdapat perbuatan yang mengarah ke perbuatan pidana. Namun dengan mendasarkan pada sistem yang kita anut yaitu due proces of law yang mana asas presumption of innocent (asas praduga tidak bersalah -red) sangat dijunjung tinggi," ujar Ndaru, Kamis (8/9/2022). 

Dia menilai, seberapapun tunjangan yamg diberikan lagi-lagi tidak dapat menjamin seseorang tidak akan melakukan tindakan yang koruptif. 

"Tindakan koruptif ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Intern misalnya dari dalam diri si subjek hukum seperti keserakahan akan suatu hal, sedangkan ekstern contohnya adalah pengaruh lingkungan yang mendorong si subjek hukum melakukannya seperti gaya hidup mewah," katanya. 

Ndaru menyebutkan dalam penyelidikan kasus ini, yang harus diperhatikan pihak kejaksaan adalah melihat kasus ini secara utuh dari hulu ke hilir. 

"Jangan melihat permasalahan ini secara sepenggal saja. Jangan sampai ada subjek hukum yang luput dari pertanggungjawaban atas perbuatan curang yang dia lakukan," saran Ndaru. 

Dia menambahkan bahwa perkara ini cenderung mengarah ke arah deelneming atau penyertaan.  "Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang lolos dari perhatian aparat penegak hukum," katanya. ( Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved