Breaking News:

Pangkalpinang Memilih

Data Pemilih Masih Banyak Bermasalah, KPU Minta Pemkot Pangkalpinang Segera Benahi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mengakui masih terdapat banyak permasalahan data pemilih di daerah

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: M Ismunadi
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat memberikan paparan saat rapat koordinasi sinkronisasi data pemilih berkelanjutan bersama stakeholder dan persiapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Pangkalpinang di Swiss-Belhotel, Jumat (9/9/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA –- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mengakui masih terdapat banyak permasalahan data pemilih di daerah itu yang tidak sinkron.

Dimana hal itu kendala dalam pemutakhiran data pemilih.

Anggota KPU Kota Pangkalpinang Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Margarita mengatakan, setelah terjun ke lapangan pihaknya masih mendapati banyak permasalahan data pemilih. Mulai dari permasalahan data warga meninggal dunia hingga mutasi.

“Permasalahannya ketika kami turun kemarin ke semua Kecamatan Kota Pangkalpinang ternyata banyak sekali permasalahan. Tidak hanya masalah warga yang meninggal, warga yang mutasi warga, batas wilayah bukan seperti itu saja. Kita banyak permasalahannya,” kata dia kepada Bangkapos.comusai rapat koordinasi pemutakhiran data di Swiss-Belhotel, Jumat (9/9/2022).

Margarita mengungkapkan, permasalahan yang dialami saat ini sebenarnya bukan menjadi regulasi atau wewenang dari KPU. Melainkan permasalahan tersebut harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama stakeholder terkait. Dimana seperti ranah batas wilayah sampai nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

Hal itu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka dari itu pihaknya mengajak pemerintah kota bersama para lurah dan camat untuk duduk satu meja dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Maka itulah kami hari ini membuat acara sinkronisasi data pemilih berkelanjutan bersama stakeholder. Karena ada ranah-ranah yang tidak bisa kami putuskan, seperti batas wilayah. NIK ganda segala macam juga masalah ad hoc,” terang Margarita.

Untuk mengatasi permasalahan itu lanjut dia, memang diperlukan komitmen dari pemerintah kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dimana sejauh ini daftar pemilih di Kota Pangkalpinang sekitar 135 ribu lebih orang. Maka dari itu untuk menyukseskan pemilihan umum atau pemilu pada tahun 2024 hal ini harus segera diselesaikan.

Terlebih pihaknya diwajibkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sinkronisasi data ini pada tanggal 30 September 2022 mendatang. Semua data harus segera diserahkan kepada KPU Republik Indonesia.

“Karena 14 Oktober 2022 sudah masuk ke dalam tahapan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan, itu nanti akan dilaksanakan badan ad hoc KPU,” sebutnya.

Kendati demikian kata Margarita, pihaknya berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah kota. Pasalnya, hal ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Melalui ini pula untuk mencegah terjadinya golongan putih (Golput) dalam pemilu.

KPU memastikan pada tahapan Pemilu 2024 mendatang pihaknya akan meminimalisir, terutama warga Kota Pangkalpinang yang sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat memilih karena permasalahan tersebut.

“Pak wali kota juga mengatakan jangan sampai ada warga Pangkalpinang yang sudah memiliki haknya secara hukum, tetapi tidak bisa dapat menggunakan hak pilihnya. Kita menjaga hak-hak konstituen demokrasi,” pungkas Margarita. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved