Breaking News:

Bangka Pos Hari Ini

Diduga Rugikan Negara Rp2,4 M, Sekwan dan Tiga Wakil DPRD Bangka Belitung Jadi Tersangka Tipikor

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung

Editor: nurhayati
Bangkapos.com
Bangka Pos Hari Ini, Jumat, 9 September 2022. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- - Empat orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan
transportasi pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2017 sampai 2021.

Menurut hasil penyidikan bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel, perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,4 miliar.

Berdasarkan hasil proses penyidikan dengan didukung dua alat bukti yang sah, penyidik Pidsus Kejati Bangka Belitung kemudian menetapkan para tersangka.

Tersangka tersebut adalah S sebagai Sekretaris DPRD Bangka Belitung tahun 2017, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, masing-masing AC dan HA, serta DY yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung tahun 2017.

“Hasil kesimpulan Senin tanggal 12 Juli 2022 telah ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sampai Tahun 2021,"  kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bangka Belitung Ketut Winawa
didampingi Kasidik Himawan dan Kasi A Bidang Intelejen Farid, di Aula Konfrensi Pers Kejati Babel, Kamis (8/9/2022) sore.

Menurut Ketut, penyidik Kejati Bangka Belitung melakukan penyelidikan kasus tersebut sejak tanggal 30 November 2021.

Lalu berdasarkan hasil laporan perkembangan penyelidikan (P-5) tanggal 11 Juli 2022 dan ekspose tanggal 12 Juli
2022, ditemukan dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pimpinan DPRD Bangka Belitung.

S, AC, HA, dan DY disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ketut Winawa membeberkan modus para tersangka  dalam kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung, tahun 2017- 2021.

Dalam hal ini, kata Ketut,  sesuai PP 18 Tahun 2017, jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas atau kendaraan dinas, maka pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.

“Sedangkan dalam kasus ini, pemerintah sudah menyediakan mobil dinas pada tahun itu, akan tetapi mereka masih mengambil tunjangan transportasi tersebut,” papar Ketut.

Hanya saja, meski telah berstatus tersangka, namun penyidik Pidsus Kejati Bangka Belitung belum menahan empat orang tersebut.

Alasan Pidsus Kejati Bangka Belitung  tengah fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved