Breaking News:

Berita Bangka Barat

14 Pengusaha THM di Kecamatan Parittiga Dipanggil Pol PP, Ini Alasannya  

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Bangka Barat (Babar) panggil 14 pengusaha tempat hiburan malam (THM) di Kecamatan Pa

Penulis: Yuranda | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Bangka Barat memanggil 14 pengusaha tempat hiburan malam (THM) di Parittiga, untuk membuat perizinan usaha mereka, di ruangan Pusdalops, Gedung Setda Pemkab Babar, Selasa (13/9/2022).(Bangkapos.com/Yuranda) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kabupaten Bangka Barat (Babar) memanggil 14 pengusaha tempat hiburan malam (THM) di Kecamatan Parittiga. Pertemuan pun digelar di Ruangan Pusdalops, Gedung Setda Pemkab Babar, Selasa (13/9/2022) sore.

14 pengusaha ini dikumpulkan dan diberikan edukasi untuk membuat perizinan terhadap usaha mereka. Pasalnya, selama ini operasional THM itu belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Bangka Barat, Sidarta Gautama mengatakan, pihaknya mengumpulkan pengusaha THM ini mengedukasi atau mengasosiasikan kepada mereka agar membuat perizinan.

"Kenapa kami kumpulkan semua pengusaha hiburan malam karena ingin menertibkan itu dengan memandang semuanya punya hak. Pengusaha juga berhak untuk berusaha, masyarakat jangan sampai terganggu dengan usaha yang ada," kata Darta sapaannya, Selasa (13/9/2022).

Setelah dikumpulkan, kata Sidarta, ternyata banyak dari mereka bukan tapi tidak mengetahui cara mengurus izin terhadap usaha yang mereka jalani.

"Kalau mereka tidak mau mengurus izin tapi paham dengan cara ngurus izin itu berbeda cerita. Tetapi kalau tidak paham kita prihatin, berarti ada yang salah apakah kami tidak proaktif memberikan edukasi atau memang tak mau tahu," ujarnya.

Lanjutnya, setelah diberikan penjelasan, mereka (pengusaha hiburan) baru paham lantaran sebelumnya mereka tidak pernah diundang untuk diberikan penjelasan mengenai perizinan.

"Jadi mereka itu bukan tak mau mengurusi tapi tidak paham mengurus perizinannya. Setahu mereka mengurus izin ada pihak kecamatan saja," ungkapnya.

Darta mengatakan, setelah diberikan edukasi perizinan tempat hiburan, pengusaha ini juga harus membuat perizinan tentang penjualan minuman beralkohol di sana.

"Inikan izin tempat hiburan untuk apa yang dijual di tempat hiburan itu ada lagi sub izinnya kalau dia menjula minol nanti akan dilihat cocok atau tidak tempatnya sehingga bisa dikeluarkan izin," kata Darta.

Ditambahkannya, bisa saja izin hiburannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Namun, untuk perizinan minuman beralkoholnya tidak.

"Semua tempat hiburan malam menjualnya. Kalau penjualan minuman beralkohol nanti perizinan yang menilai boleh atau tidak menjualkan minol. Sepanjang mereka belum berizin ilegal dan kami akan tertibkan," ujarnya.

Sementara itu, pihak pengusaha hiburan malam ini diberikan waktu mulai mulai Selasa 13 September 2022 hingga lima bulan ke depannya untuk membuat perizinan tempat usaha tersebut.

"Setelah hari ini sampai 5 bulan kedepannya kami beri waktu untuk membuat izin. Yang kurang dilengkapi. Setelah lima bulan ini tapi masih saja ilegal kami akan tutupkan. Dan kami pastikan tidak bisa lagi urus perizinannya," ujarnya. (Bangkapos.com/Yuranda)

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved