Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Komisi I DPRD Pangkalpinang Bakal Aktif Awasi Pendataan Non ASN Berlangsung

Pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Saat ini, para tenaga honorer diminta untuk melakukan pengisian pendataan non ASN. 

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Rudi Kurniawan, anggota DPRD kota Pangkalpinang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Saat ini, para tenaga honorer diminta untuk melakukan pengisian pendataan non ASN. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rudi Kurniawan memastikan, pihaknya akan terus aktif mengawasi pendataan non ASN di Pangkalpinang yang saat ini sedang berlangsung.

Menurut Rudi, pendataan tenaga non-ASN ini dilakukan untuk memudahkan pemetaan kondisi tenaga non ASN atau tenaga honorer di lapangan.

Baca juga: Tahun 2023 Tenaga Kontrak Dihapuskan, Pendataan Pegawai Non ASN di Pemkab Bangka Belum Selesai

Baca juga: Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Pemkot Pangkalpinang Lakukan Pendataan

Tidak hanya itu, data yang dimaksud akan digunakan untuk menyusun strategi kebijakan maupun mekanisme penyelesaian permasalahan tenaga non ASN.

"Kita bekerjasama dengan BKD untuk terus mengawasi pendataan ini, dan kami menunggu hasil update sampai dengan tanggal 30 Oktober itu seperti apa. Berapa jumlah tenaga honorer yang masuk pendataan itu masih belum tahu," kata Rudi kepada Bangkapos.com, Selasa (12/9/2022).

Menurutnya, dari totap 3.882 tenaga honorer di Kota Pangkalpinang tidak mungkin bisa terserap semua ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengingat anggaran yang sangat terbatas.

"Kalau kita lihat dari segi keuangan terserap semuanya ke PPPK itu tidak mungkin, tapi kita belum mengetahui akan seperti apa mekanismenya kedepan, apakah masih bisa bekerja atau seperti apa nanti," sebutnya.

"Setiap OPD kan sudah diminta untuk mendata butuh berapa bantuan tenaga PPK ini, kalau yang lulus pendataan misalnya dua ribuan terus sisanya ini seperti apa kita masih belum tahu," tambahnya.

Baca juga: Ada 3.223 Honorer di Bangka Barat, Sekdin: Belum Ada Petunjuk Data Digunakan untuk Apa

Dia berharap, memang seluruh tenaga honorer di Pangkalpinang dapat bekerja membantu Pangkalpinang.

Namun ia memastikan, tidak ada kepentingan politik maupun kepentingan apapun dalam proses pendataan tenaga honorer ini.

"Kita Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang tetap kawal pendataan ini sampai selesai, kita terus menunggu kabar selanjutnya dan awasi kebutuhan-kebutuhan setiap OPD. Kami netral biarkan ini semua berjalan semestinya," tegas Rudi.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved