Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Pemkot Pangkalpinang Lakukan Pendataan

BKPSDMD tengah melakukan pendataan semua non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
bangkapos.com
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) tengah melakukan pendataan semua non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer.

Pendataan dilakukan menyusul penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang.

Pendataan ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang Fahrizal menyebut, pendataan diberikan waktu oleh pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2022 ini. 

"Prosesnya kita ikuti sesuai dengan surat Menpan RB, sampai saat ini baru tahap pendataan inventarisasi sesuai kriteria dalam surat edaran belum ada tindaklanjut apapun. Semua non ASN kita data, semua form-nya juga sudah disiapkan oleh Kemenpan, nanti kita aplikasinya mengikuti itu," jelas Fahrizal kepada Bangkapos.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Dapat Ultimatum DPRD Soal Banjir, Wali Kota Pangkalpinang Sebut Sudah Anggarkan Dana Miliran Rupiah

Baca juga: Mampu Raup Rp 200 Ribu Per Hari, Pemulung Ini Ajak Keluarga Datang ke Pangkalpinang

Menurut  Fahrizal, ada 3.882 orang honorer tercatat di Pemkot Pangkalpinang.

Data non ASN ini akan diumumkan ke publik kemudian dilakukan uji publik sampai dengan 31 Oktober 2022.

Dia menegaskan, pendataan itu untuk mengetahui berapa jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.

Data tersebut juga tidak digunakan untuk mengangkat tenaga honorer langsung menjadi ASN tanpa tes, namun prosesnya tetap harus melalui tes.

"Kan ini baru proses pendataan, termasuk data umur, masa kerja berapa lama, semua honorer kita ikut pendataan namun memang ada yang sesuai kriteria ada yang tidak. Tapi kalau yang belum sesuai kriteria itu masih ada waktu untuk memenuhi kriteria tersebut, makanya sekarang sedang kita lakukan pendataan," jelasnya.

Baca juga: TPP ASN Naik 20 Persen Per 1 Oktober 2022, Hal Ini yang Jadi Alasan Wali Kota Pangkalpinang

Baca juga: Pendataan Tenaga Honorer, Ombudsman Babel Sebut Berpotensi Terjadi Maladministrasi

Saat ini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang sedang mengisi data non ASN.

Nantinya, data tersebut akan dikirimkan ke Kemenpan RB melalui BKD Pemkot Pangkalpinang.

"Kalau sampai sekarang kita sudah mendata kurang lebih 1.500-an lebih tenaga honorer kita. Sambil menunggu perbaikan-perbaikan data, jadi tidak kemudian setelah pendataan data kita kirim kemudian statusnya berubah dari non PNS menjadi PPPK, mekanismenya tetap menggunakan tes masuk," tegas Fahrizal.

Dia berharap, dengan proses pendataan ini bukan membuat para honorer takut dan berkecil hati sebab pendataan ini bukan sebagai penentuan lulus atau tidak lulus.

"Ini masih proses pendataan jadi tidak perlu khawatir kalau memang masih ada yang kurang bisa dilengkapi datanya. Ini hanya pendataan bukan penentuan siapa yang berhak ikut dan siapa yang lulus atau tidak lulus, jadi tetap semangat bekerja di Pemkot Pangkalpinang," sebutnya.

( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved