Breaking News:

Berita Kriminalitas

Tiga ASN Kesbangpol Dipanggil Kejaksaan, Molen Pastikan Pegawainya Tak Tersandung Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung memanggil beberapa saksi dalam dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung memanggil beberapa saksi dalam dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), penyimpangan bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) tahun 2019-2021.

Setidaknya terdapat tiga orang pimpinan dan staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang yang dipanggil beberapa waktu lalu.

Mereka yakni mantan Kepala Kesbangpol, Anggo Rudi, Bendahara dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menegaskan, pegawainya tidak ada yang tersandung perkara dugaan korupsi bantuan keuangan Parpol tahun 2019-2021.

Baca juga: Pemda Wajib Gunakan 2 Persen DTU untuk Bansos, Pj Gubernur Babel Segera Rumuskan Tata Cara Realisasi

Baca juga: Beberapa Jam Dilanda Hujan Deras, Puluhan Rumah Warga Rawa Bangun Bangka Selatan Terendam Banjir

“Itu sebetulnya bukan pegawai kita yang yang ada masalah, tetapi bantuan keuangan salah satu partai,” ungkap Maulan kepada Bangkapos.com, Selasa (13/9/2022).

Molen biasa Maulan Aklil disapa mengatakan, dua orang pewai dan satu mantan kepala Kesbangpol itu dipanggil hanya untuk memberikan keterangan.

Di mana mereka hanya menjadi saksi kasus dugaan Tipikor yang tengah ditangani korps Adhyaksa itu.

Dia sendiri memastikan, hal tersebut bukan kesalahan pegawainya.

Pasalnya, sebagai seorang pimpinan pihaknya tahu betul akan hal tersebut, sehingga tidak mungkin pegawainya melakukan kasus dugaan korupsi itu.

“Pegawai kesbangpol kita hanya memberikan keterangan saksi saja ke arah sana (Tipikor), bukan kesalahan mereka kok, saya tahu itu,” beber Molen.

Di sisi lain lanjut dia, dengan pemeriksaan tersebut memang harus diluruskan sebenar-benarnya.

Hal ini jangan sampai menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Untuk itu, atas dugaan kasus penyimpangan bantuan keuangan parpol tahun 2019-2021 partai yang terlibat kasus itu patut dipertanyakan.

“Bukan kesalahan mereka kok, saya tahu itu tapi ada di beberapa partai yang itu mungkin partainya yang boleh dipertanyakan,” sebutnya.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved