Breaking News:

Berita Kriminal

Dosen Ilmu Politik UBB: Seharusnya Partai Tak Ragu Mencopot Posisi Kader Bila Terbukti Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Babel) telah menetapkan empat tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), kasus dugaan korupsi

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
ISTIMEWA
Ariandi A Zulkarnain, S.I.P., M.Si. - Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Babel) telah menetapkan empat tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022) kemarin.

Tersangkanya Unsur Pimpinan DPRD Bangka Belitung Tahun 2017-2021, masing-masing Syaifuddin (Mantan Setwan DPRD Babel Tahun 2017), Hendra Apollo (Wakil ketua DPRD Babel), Amri Cahyadi  (Wakil Ketua DPRD Babel) dan Dedi Yulianto (Mantan Wakil Ketua DPRD Babel Tahun 2017).

Namun Penyidik Pidsus Kejati Bangka Belitung, belum menahan ke empat tersangka yang dimaksud. Alasannya, penyidik sedang fokus menyelesaikan berkas ke empat tersangka.

Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ariandi A Zulkarnain, mengatakan apabila berbicara tentang korupsi di Indonesia masih saja menjadi isu dan tajuk yang tidak pernah ada habisnya.

Kebutuhan pembangunan dan ruang demokrasi masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum politik tidak bertanggungjawab yang mendapatkan kewenangan dalam menjalankan proses pembangunan. 

Menurutnya, partai juga sebaiknya tak ragu mencopot posisi para kadernya yang korup di DPRD Babel.

"Kewenangan yang besar itu ternyata tidak membawa kabar gembira. Justru korupsi dan penyalahgunaan wewenang tumbuh subur. DPRD dianggap jadi episentrum baru korupsi di daerah," kata Ariandi A Zulkarnain, kepada Bangkapos.com, Rabu (14/9/2022).

Ia menambahkan, tingginya angka korupsi DPRD tecermin dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2021 ada 30 tersangka korupsi dari kalangan anggota DPR/DPRD, sepanjang 2021 ada 127 tersangka tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Angka itu masih akan bertambah mengingat sejumlah anggota DPRD sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Secara politik dampak yang benar benar terasa adalah berkurangnya legitimasi moral yang dibuat oleh DPRD, sebagai lembaga yang menjadi corong aspirasi rakyat," katanya.

Dikatakannya, kepercayaan public (trust issue) jangan dianggap hanya kebutuhan transaksional pada kontentasi electoral saja, melainkan harus dijaga dengan integritas dan bukti kerja dalam pembangunan. 

"Bangka Belitung digemparkan dengan penetapan 4 orang tersangka kasus korupsi Transportasi DPRD Bangka Belitung, tentu dengan adanya kasus tersebut membuat publik semakin geram. Wakil rakyat yang sudah mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam melaksanakan kerja namun masih saja mencari celah untuk mengambil keuntungan," keluhnya.

Ariandi mengatakan tidak semata-mata persoalan integritas, faktor penyebab korupsi juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan di internal DPRD maupun dari partai politik asal sang anggota.

"Fungsi Badan Kehormatan DPRD tidak berjalan efektif karena anggotanya berasal dari internal anggota DPRD yang juga bermasalah. Pengawasan dari partai di daerah juga tak optimal karena pimpinan partai sering menuntut anggotanya di DPRD untuk berkontribusi terhadap kebutuhan keuangan partai," keluhnya.

Secara kinerja, sambungnya juga pasti akan sangat berpengaruh mengingat 2 dari 4 tersangka hari ini masih menjabat sebagai unsur pimpinan di DPRD Bangka Belitung, tentu akan mengganggu stabilitas politik di internal DPRD sendiri. 

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved