BPS Babel Akan Data Penduduk Miskin, Libatkan 2000 Lebih Petugas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Kepala BPS Babel, Toto Haryanto Silitonga mengungkapkan, pendataan dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 15 Oktober-14 November 2022. Sementara itu proses pendataan melibatkan sekitar 2.000 lebih petugas.

"Petugas kami sebelum turun ke lapangan, kami benar-benar latih mereka. Yang dilatih dari petugas atas ke bawah, turun lagi sampai petugas lapangan bener-bener kami seleksi. Petugas ini mitra kerja kami yang biasa bekerja dengan BPS, kita juga merekrut aparat desa," ucapnya saat kegiatan Rapat Koordinasi Rapat Regsosek kepada Bangkapos.com Kamis (15/9/2022) siang.

Toto menuturkan pendataan awal ini dalam rangka mendata penduduk miskin sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan target capaian miskin ekstrim harus nol tahun 2024 nanti.

Oleh karena itu lanjut Toto, melalui instruksi yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pihaknya melakukan pendataan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terkair data penduduk miskin itu.

"Kegiatan ini bagaimana melakukan pendataan untuk posisi perlindungan sosial tepat sasaran, tepat guna, efektif dan efisien. Jadi tidak ada data yang berseliweran yang hanya data BPS," ucapnya.

Dikatakannya, tahap pengentasan kemiskinan, diawali dengan pendataan yang selanjutnya diikuti dengan pengolahan data serta dibahas pada forum konsultasi publik.

"Data yang sudah dikumpulkan akan diolah kemudian dikembalikan ke konsultasi publik melalui forum yang sifatnya mengundang toko agama, tokoh masyarakat untuk membahas ini sudah benar masyarakat ini dibantu. Jadi kita tidak sembarang," ucapnya.

Hal tersebut sebagai upaya agar tepat sasaran dimana masyarakat yang betul miskin dapat memperoleh bantuan pemerintah.

Dengan demikian, data yang didapat di luar BPS sebagai memperkaya data awal BPS. Sehingga perlunya saling berkoordinasi antara instansi terkait.

"Data Dinas Sosial, BKKBN, data yang ada itu melengkapi data kami pada saat kami turun ke lapangan turun ke lapangan. Kami melengkapi posisi rumah tangga miskin difoto untuk bukti fisik lebih valid," ujarnya.

(Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)