Breaking News:

Berita Sungailiat

Pasca Pungutan Ekspor Dihapus Belum Mampu Dongkrak Harga TBS Sawit di Bangka

Pasca kebijakan pemerintah menghapuskan pungutan ekspor (PE) CPO sejak 15 Juli 2022 lalu ternyata belum mampu mendongkrak kembali harga TBS.

Penulis: edwardi | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Edwardi
Kegiatan panen TBS kelapa sawit di kebun Ketua APKASINDO Kabupaten Bangka, Jamaludin. 

Gulat menekankan kebijakan relaksasi pungutan ekspor dapat mengerek harga TBS petani dan akan sia-sia jika dampaknya tidak terjadi kepada sebagaimana seharusnya.

“Jika kebijakan nol pungutan ekspor belum berdampak kepada petani, berarti benar pihak hilir pabrik dan refineri hanya mau menang sendiri dan untung sendiri,” bebernya.

Baca juga: Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Bangka Selatan Tertinggi : Uangnya Untuk Berfoya-foya

Baca juga: Cuaca Pagi Ini Sebagian Wilayah Bangka Belitung Diguyur Hujan

Dilanjutkannya, jika merujuk ke harga referensi CPO di Kementerian perdagangan periode 1-15 September $929,66/ton CPO dan besaran BK $74/ton CPO, maka harga CPO Domestik harusnya Rp12.850/kg CPO. Sedangkan harga TBS seharusnya menjadi Rp2.570/kg. Apalagi kalau kita merujuk ke harga Rotterdam $1.135/ton CPO tentunya harga TBS petani makin terdongkrak.

"Sementara itu hasil tender CPO KPBN hanya berada di level Rp10.800/kg, akibatnya harga TBS sawit petani hanya berkisar Rp2.160/kilogram," jelasnya. 

Gulat mempertanyakan mengapa masih rerata Rp1.836/kg harga TBS petani mandiri . Lalu harga TBS mitra rerata Rp 2000/kg? Hal ini dikarenakan rujukan penetapan harga TBS petani adalah harga hasil tender CPO di KPBN.

Jika ada yg mengatakan bahwa harga Penetapan Dinas Perkebunan bukan merujuk ke harga KPBN, itu adalah salah dan menyesatkan.

“Jelas-jelas penjualan CPO pabrik sawit adalah harga CPO KPBN. Dan hasil penjualan CPO PKS ini akan menjadi rujukan penetapan harga TBS Petani. Makanya APKASINDO mengusulkan supaya harga CPO Domestik merujuk ke harga referensi Kemendag supaya harga CPO stabil dan berdampak ke harga TBS petani,” harap Gulat.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan RI menghapus sementara pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.

Ketentuan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunannya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawitpada Kementerian Keuangan.

Dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tarif pungutan ekspor ini, semua produk CPO dan turunannya menjadi USD 0. Hal ini berlaku sejak diundangkan PMK tersebut pada 15 Juli sampai 31 Agustus 2022. Kemudian kebijakan ini diperpanjang kembali mulai 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022.

( Bangkapos.com'> Bangkapos.com/Edwardi)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved