Breaking News:

Berita Bangka Barat

Aktifkan Pelabuhan Tanjung Ular, Pemerintah Pusat Siapkan Rp10 Miliar

Sebagaimana regulasi awal karena peraturan ini adalah peraturan pelabuhan lokal dan kewenangannya diserahkan ke Kabupaten.

Penulis: Yuranda | Editor: Tedja Pramana
Bangkapos.com/Yuranda
Bupati Bangka Barat Sukirman dan Wakilnya Bong Ming Ming menggelar rapat rencana pengelolaan Pelabuhan Tanjungular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di OR I Setda Pemkab Babar, Senin (19/9/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Pusat telah mengalokasi dana sebesar Rp10 miliar untuk mengaktifkan Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bangka Barat, Sukirman didampingi Wakilnya, Bong Ming Ming usai rapat rencana pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di OR I Setda Pemkab Babar, Senin (19/9/2022).

Kata dia, apakah nanti ada opsi untuk pengelolaan oleh swasta. Untuk itu, masih pihaknya akan mempertimbangkannya dan juga peraturan dan regulasinya seperti apa.

"Faktanya pengalaman kita untuk mengelola pelabuhan belum punya pengalaman yang cukup, begitu biarlah kita bekerjasama dengan tim minta pendapat gubernur dan pihak lainnya," kata Sukirman.

Ditambahkan olehnya, setelah mendapat pendapat kemana jaringan untuk bisa mengelola Pelabuhan Tanjung Ular ini dan juga harus proporsional. Sehingga bisa memberikan dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Babar.

"Dan juga kita membutuhkan sumber daya manusia (SDM) memadai, terutama pengalaman untuk mengelola peralatan sangat banyak. Yang paling mudah harus ada dikelola BUMD, namun BUMD belum siap," ujarnya.

"Tapi yang paling mudah, bekerja dengan swasta. Namun ini masih dipertimbangkan. Kalau untuk hari ini kita belum siap untuk mengelolanya. Dan sarana juga belum ada," tambahnya.

Sementara itu, Bong Ming Ming mengatakan, sebagaimana regulasi awal karena peraturan ini adalah peraturan pelabuhan lokal dan kewenangannya diserahkan ke Kabupaten.

"Kalau fokusnya, terutama pelabuhan ini khusus pelabuhan barang. Kalau orang kita sudah punya pelabuhan ASDP Tanjung Kalian. Barang masuk dan keluar. Status awal pelabuhan lokal," kata Bong Ming Ming.

Sedangkan, pengelolaannya bisa dikelola oleh Dinas Perhubungan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan bisa swasta. Tiga ini masih dilakukan kajian untuk seperti regulasinya apakah akan dikelola BUMD, swasta, BUMN dan dinas perhubungan.

"Semuanya untuk dana pengelolaannya sekitar Rp10 miliar sudah disiapkan pemerintah pusat untuk mengaktifkan pelabuhan Tanjung Ular," ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved