Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Harga Kebutuhan Pokok Serba Melambung Tapi Gaji Tetap Stagnan, Begini Respon DPRD dan SPSI Babel

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan, mendukung terjadinya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada Tahun 2023

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aksan Visyawan. (Bangkapos.com/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan, mendukung terjadinya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada Tahun 2023 mendatang.

Menurutnya, kenaikan ini sudah seharusnya dilakukan pemerintah, menyusul naiknya harga BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan sejumlah barang kebutuhan.

"Secata rata-rata harus naik. Karena tingkat kebutuhan masyarakat kita meningkat, kenaikan harga barang pokok akibat naiknya BBM. Otomatis penghasilan harus naik. Kasihan sekali kalau rata rata kebutuhan pokok naik 10 persen, tetapi gaji tidak naik," kata Aksan kepada Bangkapos.com, di sela aktivitasnya, Senin (19/9/2022).

Politikus PKS ini, menekankan untuk dilakukan penyesuain upah terhadap para buruh/pegawai terutama di perusahan yang memiliki kemampuan finansial.

"Apabila perusahaan mempunyai kesanggupan memberikan upah lebih ke masyarakat yang sedang kesulitan ya silakan diberikan. Karena perusahan yang memiliki kemampuan harus berpihak ke pegawainya. Kemudian perusahaan yang masih belajar, atau belum kuat secara finansial atau profit, pemerintah turun tangan membantunya," katanya.

Ia mengkhawatirkan, apabila penghasilan atau upah buruh/pegawai tidak naik, sementara barang kebutuhan naik, kondisi ini bakal menciptakan gejolak sosial di masyarakat.

"Jadi perlu penyesuaian bagaimana pengendalian ini, karena pergerakan perekonomian kita tinggi, harus berimbang dengan pendapatan. Kalau tidak masyarakat akan tergencet terus. Padahal keinginan pemerintah ini kan, ingin memberikan rasa aman, tentram, dan kesejahteran ke masyarakatnya," ujarnya.

Ia mengharapkan pula, pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, agar dapat diturunkan kembali sesuai dengan harga minyak dunia saat ini.

"Kalau bisa dibatalkan dan naikya jangan terlalu tinggi. Tetapi sekarang sudah terlanjur, masyarakat merasakan kesulitan, terutama mereka yang tidak berpenghasilan tetap," katanya.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman, mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2023 hingga 8-10 persen. 

Hal ini merespon dan menyesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah.

Darusman, mengatakan kenaikan upah saat ini sangat diperlukan untuk melindungi daya beli buruh akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi ditambah inflasi yang terus meningkat.

"Ini yang kami khawatirkan karena kalau mengacu pada Omnibus Law Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, itu flat, nasional tidak lebih 2 persen, 1 persen sekian, itu sudah baku. Kita padukan dengan kenaikan BBM dan inflasi pasti tidak akan ketemu kesesuaian itu jauh,"kata Darusman kepada Bangkapos.com, Senin (19/9/2022).

Darusman mengatakan, tidak dapat membayangkan persoalan ekonomi kaum buruh, apabila UMP 2023 tidak terjadi kenaikan, atau bakal sama seperti UMP 2022 yang naik hanya 1,08 persen atau Rp 34.859. 

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved