Breaking News:

Tribunners

Potensi Sumber Daya Alam di Bangka Belitung

Presiden Jokowi tentu tidak mau kasus-kasus seperti Freeport atau segitiga lithium di Amerika Selatan terjadi di NKRI

Editor: suhendri
mobile.twitter.com/benisindhunata
Beni Sindhunata - Direktur INBRA (Investment and Banking Research Agency) 

Oleh: Beni Sindhunata - Direktur INBRA (Investment and Banking Research Agency)

SEBAGAI provinsi penghasil bijih timah yang masuk dalam tin belt tentu ini menjadi satu potensi daerah yang sumber daya alamnya perlu didayagunakan lebih. Salah satu bahan mineral yang potensial adalah endapan bekas galian bijih timah, yakni logam tanah jarang atau rare mineral oxide, yang menjadi mineral ikutan dari mineral utama seperti timah, emas, bauksit, dan laterit nikel.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara memasukkan monasit sebagai mineral radioaktif. Akibatnya eksplorasi dan produksi mengikuti UU Ketenaganukliran No.10 Tahun 1997. Monasit mengandung thorium yang merupakan bahan baku dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Lahirnya Pergub Tahun 2017 yang melarang ekspor mineral ikutan bijih timah, logam tanah jarang (LTJ) tentu langkah positif. Akibatnya proses pengolahan mineral ikutan akan dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung dengan membuka kesempatan bagi pemilik modal untuk berinvestasi.

Diharapkan tidak ada lagi pengangkutan logam tanah jarang secara ilegal, baik untuk pengiriman antarpulau maupun ekspor. Kebijakan gubernur terdahulu selaras dengan kebijakan nasional sehingga integrasi hulu hilir akan menguntungkan Indonesia dari tenaga kerja, hasil ekspor, pendapatan pajak dan ikut membangun ekonomi daerah dan negara. Masih sering putusnya listrik di provinsi ini merupakan tantangan nyata bagi kepala daerah untuk memanfaatkan potensi mineral SDA bagi rakyat, daerah, dan negara.

Dalam konteks ini kita memfokuskan diri pada kemampuan seorang kepala daerah memanfaat dan mendayagunakan potensi daerahnya bagi rakyat secara positif, bukan sebaliknya. Dengan demikian, bisa menjaga diri dan tidak ikut atau tergoda agenda politik nasional tahun 2024.

Dilantiknya Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (12/5/2022) memberi kesempatan untuk berkiprah lebih efektif bagi perekonomian daerah dan nasional. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian ESDM ini memiliki latar belakang yang sesuai yakni bidang pertambangan dan teknologi pertambangan tentu mendukung.

Mutasi gubernur ini juga bagian dari gerbong mutasi jabatan 101 kepala daerah tahun 2022 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu terdapat 170 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya tahun 2023.

Dengan demikian, terbuka kesempatan atau peluang untuk mendayagunakan potensi SDA yang ada justru dengan menggunakan mitra yang padat modal, padat teknologi, dan padat investasi tentu saja padat karya bagi ekonomi daerah dan negara.

Jadi rebutan SDA hanya demi ekspor bahan mentah oleh perusahaan multinasional atau Multinational Corporation (MNC) akan terus terjadi, karena itu harus diganti dengan industrialisasi hulu hilir hingga produk akhir baru diekspor.

Kebijakan Presiden Jokowi dengan larangan ekspor SDA mentah seperti batu bara atau minyak sawit sudah menunjukkan sikap demikian demi kepentingan negara.

Kembali ke SDA, potensi daerah dan MNC sekarang tinggal kemampuan kepala daerah mengolah serta mendayagunakan semua piranti yang ada (hukum, SDA, kebijakan pemerintah) untuk kemajuan daerah dan negara. SDA mineral dengan salah satu turunannya thorium untuk bahan membangkit tenaga listrik sebagai pengganti batu bara dan thorium menjadi salah satu sumber energi baru yang terbarukan (EBT).

Ini bukan hal baru, sebab Juli 2020 ada pemikiran demikian pada era gubernur sebelumnya ( Erzaldi Rosman) bahwa pembangunan tenaga listrik bisa menggunakan bahan thorium bahkan tidak mengganggu APBN. Jika rencana ini berjalan lambat sekaranglah saatnya untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik itu demi perekonomian daerah dan nasional.

Karena itulah harus bisa dipahami jika negara maju didukung oleh para MNC global tidak suka jika Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Sebab ini bisa mematikan pabrik di negara mereka yang kekurangan bahan produksi. Berjalannya industrialisasi hulu hilir di Indonesia nantinya akan memukul negara mereka dan para MNC.

Seperti diungkap oleh Geoff Hiscock dalam Earth War (2012) ada 4 komoditas strategis SDA yang diperebutkan yakni makanan, air, energi, dan mineral. Kemampuan mengelola SDA ini dengan baik bisa membersihkan udara lebih bersih dan lingkungan yang lebih segar bagi planet Bumi ini. Negara dan MNC ini ibarat sebagai hungry country (negara yang lapar) terus berburu SDA dari Afrika, Alaska, atau bisa ke planet lain demi SDA.

Sehingga sejumlah negara didukung oleh MNC sibuk mencari dan menggali serta industrialisasi SDA itu agar lebih bernilai tambah bagi korporasi, negara, dan konsumen dunia. Misalnya Tiongkok pemilik deposit terbesar tanah jarang sekitar 24 juta ton yang bisa menghasilkan 1,9 juta ton mineral LTJ. Negeri Panda ini malah terus mencari sumber SDA bahkan sampai ke benua Afrika.

Presiden Jokowi tentu tidak mau kasus-kasus seperti Freeport atau segitiga lithium di Amerika Selatan terjadi di NKRI. Karena itu Indonesia harus tetap waspada baik tahun 2023 maupun 2024 baik kala suram atau masa sulit. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved