Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Cegah KKN, Inspektorat Pangkalpinang Minta ASN Kerja Sesuai Aturan Hukum

Terutama saat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Tedja Pramana
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Inspektur Kota Pangkalpinang, Syahrial. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung diingatkan untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Inspektur Kota Pangkalpinang, Syahrial menegaskan, seluruh ASN wajib bekerja tegak lurus kepada pemerintah yang sah dan jangan sampai tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN).

Terutama saat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau bisa bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tegas dia kepada Bangkapos.com, Rabu (21/9/2022).

Syahrial mengatakan, tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin, untuk menciptakan pemerintahan yang clean and clear (Jelas dan bersih). Karena sistem pemerintahan adalah tulang punggung eksistensi berjalannya administrasi pemerintahan kenegaraan.

Maka dari itu Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP harus dapat memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Terutama dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance. Maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi.

"Jadi harus bekerja sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik," kata Syahrial.

Di sisi lain lanjut dia, sejauh ini pihaknya terus melakukan pengawasan internal. Ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Mulai dari bimbingan teknis pemeriksaan investigatif, pendampingan pengadaan barang dan jasa dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.

Lebih dari itu, menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai reviu laporan keuangan pemerintah daerah.

"Sehingga kalau sudah dilaksanakan sesuai prosedur mereka (ASN) akan aman," ungkapnya.

Oleh karena itu kata Syahrial, sebagai langkah pencegahan atau preventif pihaknya membuka diri untuk mendampingi perangkat daerah agar tidak keliru dalam proses pengadaan barang dan jasa.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved