Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Perangkat Daerah Banyak Plt, Rio Setiady: Wali Kota Jangan Sering Gonta-ganti Kepala Dinas

Rio Setiady menilai, pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Plt tidak akan bekerja secara maksimal.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Tedja Pramana
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung turut mengkritik semakin banyaknya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat yang dipimpin pelaksana tugas atau Plt.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menilai, pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Plt tidak akan bekerja secara maksimal.

Maka dari itu pihaknya mendesak eksekutif untuk dapat segera melakukan lelang jabatan. Serta jangan terlalu sering menggonta-ganti kepala perangkat daerah. Lantaran, seorang ASN perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan posisi dan jabatan yang baru

"Karena untuk orang yang bekerja di satu bidang tentu akan sulit untuk menyesuaikan diri jika dalam waktu yang dekat dipindahkan ke berbagai sektor yang lain. Kami tentu berharap pemerintah kota dapat melakukan fit and proper test atau lelang jabatan secara cepat, supaya tidak terlalu lama perangkat daerah ini hanya diisi oleh Plt," kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (21/9/2022).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kepala perangkat daerah yang definitif tentunya akan dapat mempermudah melakukan kontrol dibandingkan dengan posisi yang diemban oleh seorang Plt.

Terlebih jika ada sesuatu hal dalam pengambilan kebijakan yang cukup krusial, sudah seharusnya seorang kepala perangkat daerah harus tahu langkah apa yang harus diambil.

Berikut dalam membuat terobosan-terobosan untuk mempercepat realisasi program. Terobosan-terobosan itu tidak bisa dilakukan oleh Plt.

"Namun jika kepala perangkat daerah yang ditetapkan baru, tentu akan memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian dan pembelajaran terhadap perangkat daerah baru," jelas Rio.

Di samping itu Rio tak menampik, pihaknya beberapa kali bertemu dengan kepala perangkat daerah yang tidak paham dengan tugasnya. Alasannya sendiri cukup normatif, yakni baru pindah ke posisi yang baru.

Padahal, perangkat daerah itu memiliki anggaran yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Sudah seharusnya langkah ini harus diantisipasi oleh kepala daerah. Jangan sampai kepala perangkat daerah tidak memahami tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved