Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Wawako Pangkalpinang Jalani Pemulihan usai Operasi Kanker Getah Bening, Ini Tanggapan Akademisi

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, M. Sopian kini tengah menjalani masa pemulihan usia menjalani operasi karena kanker getah bening.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
istimewa
Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH UBB, Muhammad Syaiful Anwar. (IST/Anwar) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Wali Kota Pangkalpinang, M. Sopian kini tengah menjalani masa pemulihan usia menjalani operasi karena kanker getah bening.

Sebelum melakukan tindak operasi sudah beberapa bulan terakhir M. Sopian menjalani perawatan di Jakarta, sehingga tidak ikut serta dalam kegiatan yang ada di Pangkalpinang.

Dosen Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB) Muhammad Syaiful Anwar menilai, dalam perjalanan kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan pemerintahan sehari-hari, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sinergitas untuk melaksanakan tugas baik yang berbasis otonomi daerah ataupun tugas pembantuan atas kegiatan atau program dari pemerintah pusat. 

Menurutnya, apabila salah satu, yakni kepala daerah atau wakil kepala daerah, tidak bisa melaksanakan tugasnya, namun jika bisa di backup oleh struktur pemerintahan yang lain maka pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan tetap berlangsung dengan baik. 

Baca juga: Wawako Usai Jalani Operasi Kanker Getah Bening, Wali Kota Pangkalpinang Beberkan Kondisi Terkini

Baca juga: Pembangunan Stadion di Bangka Barat Masih Minim, Dana Hibah Rp 15 Miliar Belum Bisa Dicairkan

Namun suatu waktu bisa saja ada peristiwa yang secara tidak langsung membuat terhambatnya kegiatan pemerintahan tersebut, baik dari internal maupun eksternal. 

"Jika dilihat dari eksternal biasanya berkaitan kejadian yang mempengaruhi atau menjadi batu sandungan atas kinerja pemerintahan daerah. Jika dilihat dari sisi internal, salah satunya berkaitan dengan keadaan sakit atau keadaan lainnya sehingga kepala daerah ataupun wakil kepala daerah tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Kondisi sakit, yang dialami oleh kepala daerah ataupun wakil kepala daerah tidak bisa dihindari dan dapat dikatakan tersebut sebagai keadaan diluar kuasa," ungkap Anwar kepada Bangkapos.com, Rabu (21/9/2022).

Namun kata Anwar, keadaan pemerintah daerah, yang pincang dengan tidak adanya salah satu unsur pimpinan pemerintah daerah, baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, bisa dilihat dari beberapa keadaan yang terpengaruh, diantaranya yakni:

1. Tugas pemerintahan sebagai pimpinan pemerintah daerah, sejatinya sebagai pelayan masyarakat (public services), hal ini diamanahkan dari rakyat untuk kepala daerah agar bisa dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan daerah. 

Sehingga apabila tugas dan jabatan yang diamanahkan tidak bisa dijalankan dengan baik yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, maka pimpinan daerah tersebut bisa dilakukan pemberhentian dengan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Lampau waktu
Pimpinan daerah saat tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya, diberikan rentang waktu kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan secara berturut.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved