Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ini Kata Dosen Hukum UBB Soal Disperindag Temukan Tabung Elpiji 3 Kg Tak Sesuai Takaran

Dari sidak ini ditemukan ada sekitar lima tabung gas elpiji tiga kilogram yang tidak sesuai takaran beratnya, setelah ditimbang.

Dok/Darwance
Dosen Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Darwance. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepuluan Bangka Belitung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di agen dan pangkalan gas di kota Pangkalpinang, Kamis (22/9/2022) siang.

Dari sidak ini ditemukan ada sekitar lima tabung gas elpiji 3 kilogram yang tidak sesuai takaran beratnya, setelah ditimbang.

Menyikapi hal tersebut Dosen Hukum Universitas Bangka Belitung, Darwance mengungkapkan pentingnya pelaku usaha mesti beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

Sebab dikatakannya, secara normatif hal tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Perlindungan konsumen pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri," ucapnya kepada Bangkapos.com Kamis (22/9/2022) siang.

Di sisi lain, lanjut dia aturan tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

"Termasuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen," jelasnya.

Oleh karena itu, akademisi itu menegaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label.

"Pelaku usaha juga dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya," tegasnya.

Darwance menambahkan, meskipun judulnya perlindungan konsumen, namun secara substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bukan hanya melindungi kepentingan konsumen saja, tetapi juga pelaku usaha. Hal ini bisa dapat dilihat melalui bagian yang mengatur tentang hak dan kewajiban.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved