Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Komisi II DPR Soroti Kepemilikan Pulau Tujuh, Dorong Pemprov Bersurat agar Ada RDP dengan Mendagri

Dalam RDP itu, lanjutnya, pihaknya ingin meminta Mendagri dan Mensesneg untuk mengevaluasi kembali mengenai Pulau Tujuh.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Rapat kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang membahas tentang pengelolaan Tata Ruang di Bangka Belitung, Kamis (22/9/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr Junimart Girsang, menyoroti soal status kepemilikan Pulau Tujuh kini sudah menjadi milik Provinsi Kepulauan Riau.

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Kemendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 yang disahkan tanggal 14 Februari 2022.

Soal kepemilikan Pulau Tujuh ini disoroti Komisi II DPR RI setelah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyampaikan informasi itu saat kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengelolaan Tata Ruang di Bangka Belitung (Babel), Kamis (22/9/2022).

Junimart meminta agar pemprov segera berkirim surat ke Komisi II DPR RI agar pihaknya bisa menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya sampaikan kepada gubernur melalui Sekda, supaya membuat surat secara resmi kepada Komisi II, meminta untuk audiensi dengar pendapat umum. Dengan dasar itu, secara resmi juga kami akan mengundang kementerian terkait dalam hal ini Mendagri dan termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)," kata Junimart.

Dalam RDP itu, lanjutnya, pihaknya ingin meminta Mendagri dan Mensesneg untuk mengevaluasi kembali mengenai Pulau Tujuh, supaya bisa dikembalikan kepada Provinsi Babel yang punya hak secara geografis dan historis.

"Ini bukan masalah Permendagri, ini masalah UU. Kalau sudah diatur dalam UU tentang Provinsi Babel kalau Pulau Tujuh itu bagian dari Babel, tidak boleh UU dalam derajat yang sama mengalahkan UU juga. Kalau masuk Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga, perlu reevaluasi," jelasnya.

Sekadar informasi, di dalam Permendagri No 050-145 Tahun 2022, Desa Pekajang di Pulau Tujuh sudah ditetapkan sebagai bagian Kecamatan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Posisi Desa Pekajang berkode 21.04.02.2001 berada paling atas desa-desa lainnya di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepri.

Sementara di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak tercantum nama Pekajang di Kecamatan Belinyu maupun kecamatan lainnya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved