Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Lima Jabatan Kepala OPD di Pemkot Lowong, Komisi I DPRD Pangkalpinang Desak Segera Diisi

DPRD Kota Pangkalpinang, mendesak Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil untuk mengisi sejumlah jabatan kepala dinas yang kosong.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Istimewa/Dwi Pramono
Anggota DPRD Pangkalpinang Fraksi PPP, Dwi Pramono 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mendesak Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.

Seperti diketahui terdapat beberapa posisi kepala perangkat daerah (PD) yang lowong dan dijabat seorang Pelaksana tugas (Plt) yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dwi Pramono mengatakan, eksekutif harus segera mengambil langkah untuk menempatkan aparatur sipil negara (ASN) terbaiknya untuk mengisi beberapa posisi kepala dinas yang kosong.

Baca juga: Safari Dakwah UAS, Ruas Jalan Masuk Lingkungan Cendrawasih Ditutup untuk Kendaraan

Baca juga: Tergantung Komoditi dari Luar, Bangka Belitung Baru Penuhi 40 Persen Kebutuhan Pangan Daerah

Terlebih posisi tersebut sudah hampir enam bulan lamanya ditinggalkan oleh seorang pejabat definitif.

“Kita berharap wali kota segera melakukan pengisian jabatan kosong karena akan berakibat kurang gregetnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD-Red),” kataDwi kepada Bangkapos.com, Kamis (22/9/2022).

Dwi Pramono mengungkapkan, jabatan kepala dinas yang kosong dan terbilang strategis.

Belum adanya pengisi jabatan yang kosong dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelayanan ke masyarakat.

Tentunya kekosongan ini tentu artinya ada kebijakan tidak bisa diambil serius oleh Plt, kebijakan seperti pelayanan berkaitan masyarakat.

Meski belum menerima keluhan dari masyarakat terkait jabatan yang kosong, namun pihaknya khawatir pelayanan akan terganggu.

“Jangan sampai kekosongan ini berlarut terlalu lama dan membuat kinerja pemerintah kota terganggu, tidak optimal serta pelayanan kepada masyarakat terhambat atau tertunda,” jelas Dwi Pramono.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved