Breaking News:

Adystia : Statemen Kepala Primkopal Menyesatkan, Gugatan Lain Masih Begulir

Kuasa Hukum PT Pulomas Sentosa, Adystia Sunggara angkat bicara terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan pencabutan izin lingkungan.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: M Ismunadi
Istimewa
Kuasa Hukum PT Pulomas Sentosa, Adystia Sunggara beserta tim saat memberikan hak jawabnya di kantornya, Jumat (23/9/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kuasa Hukum PT Pulomas Sentosa, Adystia Sunggara angkat bicara terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan pencabutan izin lingkungan kliennya.

Menurut Adystia, masih ada beberapa gugatan yang dilayangkan pihaknya terhadap Gubernur dan pihak Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal).
Termasuk gugatan terhadap Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kami ingin menyampaikan terkait pemberitaan di beberapa media baik cetak maupun online, terkait pemberitaan PT Pulomas atas penolakan kasasi yang diputus Mahkamah Agung. Perlu kami sampaikan bahwa penolakan kasasi itu terhadap satu perkara mengenai pencabutan izin lingkungan. Perkara perkara perbuatan hukum lain yang dilakukan penguasa dan Inkopal itu itu juga masih berlangsung proses banding," ujar Adystia memberikan hak jawabnya, Jumat (23/9/2022)

"Termasuk perkara terkait kami menggugat menteri BKPM terkait ijin pengangkutan penjualan yang dikeluarkan oleh Menteri BKPM itu belum ada keputusan hukum yang tetap masih dalam proses upaya hukum," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan gugatan secara perdata yang telah teregister di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Mulai dari Gubernur kepulauan Bangka Belitung, Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) dan

"Perlu kami sampaikan kami juga sudah melakukan gugatan perdata pada tanggal 28 april terigester di PN Pangkalpinang yang mana kami menggugat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Primkopal kemudian CV Hidup Sukses Mandiri, Inkopal PT Anugerah Pasir Berkah (APB) serta mentri Investasi dan kepala badan penanaman modal atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan mereka di alur muara sungai jelitik terhadap kegiatan-kegiatan yang kami duga perbuatan melawan hukum," bebernya.

Dalam konfrensi pers itu, Adystia juga mengkritisi statemen Kepala Primkopal Lanal Babel, Mayor Heru
yang mengkalim adanya hubungan kerjasama pihaknya dengan pemprov Babel terkait pendalaman alur tersebut. Bahkan, Adystia menilai statemen kepala Primkopal tersebut menyesatkan publik.

"Kami sampaikan bahwa Primkopal tidak berwenang lagi melaksanakan kegiatan pendalaman pengerukan alur disitu karena perjanjian kerjasama yang dibuat antara Primkopal dengan pemprov sudah
dicabut oleh Gubernur era pak Erzaldi, dan kami memiliki bukti  surat itu. Jadi kepala Primkopal agar tidak menyesatkan dalam pemberitaan," imbuhnya.

"Artinya apa, Primkopal tidak boleh lagi untuk melaksanakan pekerjaan normalisasi dan pendalaman alur karena PKS (Perjanjian Kerjasama) nya sendiri sudah dicabut. Artinya perjanjian yang di buat Gubernur dengan Primkopal itu bertetanggaan dan melanggar undang-undang," pungkasnya.

Terkait penolakan kasasi atas pencabutan izin lingkungan itu, pihak Adystia telah mengambil langkah hukum Peninjauan Kembali (PK).

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved