Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Begini Kata Pengamat Soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah Bisa Memutasi PNS

Oleh karena itu, imbuh dia, dengan adanya izin dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Penulis: Akhmad Rifqi Ramadhani | Editor: Novita
Istimewa
Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH UBB, Muhammad Syaiful Anwar. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengamat sekaligus Dosen Hukum Tatanegara Universitas Bangka Belitung (UBB), Muhammad Syaiful Anwar, mengungkapkan, konsep SE Mendagri 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022, ingin menjelaskan bahwa fokus Surat Edaran Mendagri tersebut tekait dengan percepatan penanganan kasus-kasus tertentu berkaitan para pegawai yang ada di ruang lingkup pemerintahan daerah.

Menurutnya, Mendagri memberikan izin kepada Penjabat (Pj), Pelaksana tugas (Plt), dan Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

"Banyak masalah ASN yang terjerat masalah hukum. Namun karena masalah administratif kepegawaian, justru malah membuat ASN yang bermasalah tersebut masih tetap mendapatkan gaji atau tunjangan atas nama ASN tersebut," ucapnya kepada Bangkapos.com Jumat (23/9/2022) siang.

Melalui SE itu, lanjutnya, kepala daerah baik definitif ataupun Pj, Plt, Pjs Kepala daerah, diberikan hak tertentu secara administratif atau diberikan kuasa khusus untuk bisa mengeksekusi masalah yang berlarut-larut mengenai administrasi, jika tersangkut masalah pelanggaran disiplin berat atau tersangkut korupsi.

"Seyogyanya hal ini merupakan hal yang patut diapresiasi. Pola cepat dan tanggap atas suatu kasus tertentu, khususnya yang berkaiatan dengan sanksi berat, ini merupakan fokus pada Surat Edaran Mendagri tersebut," jelasnya.

Oleh karena itu, imbuh dia, dengan adanya izin dalam Surat Edaran Mendagri tersebut, dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, di sisi lain secara nyata SE tersebut dikhawatirkan banyak pihak akan terjadi abuse of power oleh kepala daerah, maka untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan aturan yang nyata.

Satu di antaranya, di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar harmonis dengan aturan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan atas jabatan kepala daerah.

"Jika diarahkan pada konsep penyalahgunaan kekuasaan, jika potensi pasti ada, namun menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus kita cermati," kata Syaiful.

Pertama, tidak serta merta bisa dilakukan oleh kepala daerah yang memecat atau memutasi dengan semena-mena. Karena untuk memecat atau memutasi ASN, dengan mengeluarkan sebuah surat keputusan, maka bisa saja dilakukan gugatan tata usaha negara yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya SK

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved