Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Bakal Perbaiki Sistem Pengelolaan Aset, Sekda: Supaya Nilai WTP Bagus  

Sistem tata kelola aset negara serta optimalisasi penggunaannya akan diperbaiki. Perbaikan ini bakal dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari
istimewa
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA –- Sistem tata kelola aset negara serta optimalisasi penggunaannya akan diperbaiki. Perbaikan ini bakal dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkalpinang, Radmida Dawam mengatakan, hal itu dilakukan untuk mempertahankan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut sejak tahun 2017 – 2021.

“Supaya nilai WTP-nya bagus penataan asetnya juga harus bagus, dari inventarisasi, pencatatan, penghapusan, dan perolehannya harus lengkap,” kata dia kepada Bangkapos.com, usai menghadiri sosialisasi penataan aset di ruang OR Kantor Wali Kota setempat, Jumat (23/9/2022).

Radmida menyatakan, seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah (BMD) sangat mendukung untuk menyelesaikan permasalah perihal aset.

Aset atau BMD merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini dimaksudkan agar semua BMD dalam pengurusan pengguna barang tercatat dengan baik. Saya mengingatkan dan saya yakin di Pangkalpinang tidak ada masalah terkait aset,” jelasnya. 

Ia tak memungkiri, nilai indeks monitoring centre for prevention atau MCP Kota Pangkalpinang masih jauh berada pada kisaran 49,75 persen. Hal itu masih jauh dari rata-rata indeks MCP nasional yang ditetapkan sebesar 71 persen. Hal ini dikarenakan permasalahan aset.

Sehingga pihaknya terus melakukan penataan aset melalui sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 ini. Tujuannya agar historis tentang aset itu di mana kapan diperoleh ini dihapuskan itu tercatat secara baik dan terinventarisir secara baik.

“Ini ini salah satu tujuan dari sosialisasi ini untuk meningkatkan nilai MCP kita juga. Sejarah, tentang aset itu di mana, kapan diperoleh dan dihapuskan itu tercatat dengan baik dan terinventarisir dengan baik,” ujarnya.

Oleh karena itu kata Radmida, proses pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan pengelolaan barang yang didasarkan kepada tujuan untuk memahami permasalahan yang ada, merencanakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved