Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Diminta Identifikasi Aset, Radmida Pastikan Sudah Ditata

Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan PAD

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam didampingi Sekretaris Bakeuda Syafaruddin dan Kabid Aset, Lenawati saat memberikan Sosialisasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021 di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (23/9/2022). (Bangkapos.com/Cepi Marlianto) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA –- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendorong pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menyelesaikan permasalahan aset, termasuk Kota Pangkalpinang.

Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD), Budi Santosa meminta, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang untuk dapat identifikasi seluruh peralatan dan mesin termasuk rumah negara dan rumah dinas yang digunakan pejabat atau pemerintah daerah setempat.

“Daerah harus melakukan identifikasi seluruh peralatan dan mesin termasuk rumah negara dan rumah dinas yang digunakan pejabat atau pemerintah daerah setempat,” kata dia secara virtual saat sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD, Jumat (23/9/2022).

Budi Santosa memaparkan, permasalahan aset terutama peralatan hingga rumah dinas di beberapa daerah menjadi permasalahan serius. Maka dari itu, pihaknya mendesak supaya aset-aset daerah penting untuk diamankan, misalnya aset tanah yang disertifikasi atas nama pemerintah daerah.

Begitu pula aset-aset yang belum dioptimalkan dengan baik dapat dimanfaatkan daerah untuk membantu peningkatan PAD. Oleh karenanya, ia menekankan agar pemerintah daerah tidak membiarkan aset yang belum optimal, dan segera menyelesaikan aset yang masih tersangkut masalah.

“Karena ini di beberapa daerah menjadi permasalahan besar. Semoga di Pangkalpinang tidak ada, kalaupun ada segera diselesaikan,” terang Budi Santosa.

Di sisi lain lanjut dia, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa regulasi dalam pengelolaan aset, di antaranya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD.

Aset ini merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu pihaknya menyayangkan jika BMD tidak dikelola sebagaimana mestinya. Sebab, keberadaan aset dapat menjadi beban karena membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan. Selain itu, seiring berjalannya waktu akan terjadi penurunan nilai dari aset tersebut.

“Pemerintah daerah manapun memang diminta untuk melakukan percepatan pendataan aset sesuai Permendagri,” tegasnya.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved