Breaking News:

Berita Pangkalpinang

SE Mendagri Pj Gubernur Dapat Memutasi ASN, Mansah: Bakal Muncul Deal-Deal Pejabat yang Diangkat

Menurutnya, jabatan kepala daerah saat ini, bakal ratusan jumlahnya digantikan oleh pejabat sementara, sembari menunggu selesainya Pemilu 2024.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Anggota DPRD Bangka Belitung, Mansah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ pada Rabu 14 September 2022 lalu.

Surat edaran ini banyak menjadi perbincangan karena memperbolehkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk memutasi maupun memberhentikan pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, SE tersebut dikatakan menabrak aturan di atasnya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Mansah. Menurutnya, surat edaran tersebut telah melanggar preferensi hukum.

"Sudah ramai ini dibicarakan banyak pihak. Kalau kita melihat, memang surat edaran melanggar daripada asas preferensi hukum ada di Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) sudah dilanggar. Sudah ada yang mengatur itu terkait kewenangan daripada para Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs)," kata Mansah kepada Bangkapos.com, Jumat (23/9/2022).

Dikatakannya, SE tersebut memberikan ruang untuk kepada Plt, Pj, dan Pjs untuk memberikan sanksi, seperti memutasi, bahkan memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.

"Saya rasa ini akan ramai dalam pelaksanaannya. Bisa saja pejabat diberhentikan menuntut dan menggugat ke PTUN, karena secara asas hukum dia melanggar ketentuan yang lebih tinggi tadi. Ini bakal menjadi ramai," keluhnya.

Menurutnya, jabatan kepala daerah saat ini, bakal ratusan jumlahnya digantikan oleh pejabat sementara, sembari menunggu selesainya Pemilu 2024.

"Sehingga apabila diberlakukan seprti ini akan menimbulkan persoalan baru, banyak gugatan ke PTUN terkait pemberian sanksi itu. Ini artinya memberikan ruang ke pejabat pelaksana untuk melakukan kesewenangan-wenangan. Jadi ini perlu dikaji ataupun revisi bila perlu dicabut, jangan sampai terjadi polemik," tegasnya.

Politikus Nasdem ini, menambahkan, tentunya apabila kewenangan diberikan terhadap Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs) bakal berdampak pada kepentingan politik di daerah.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved