Dilematis Honorer di Daerah, Menpan RB Khawatir Indonesia akan Jadi 'Republik Honorer' Karena Ini

BANGKAPOS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan kekhawatirannya soal tenaga honorer.

Ia menyinggung permasalahan tersebut lewat sambutan usai penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang disiarkan di YouTube Kementrian PAN RB.

Azwar Anas mengaku dilema dengan kondisi honorer di berbagai daerah.

Ia bahkan menilai Indonesia akan menjadi 'Republik Honorer' bila pemerintah pusat dan daerah terus menerus mengangkat tenaga honorer.

"Ada honorer yang memang bagus di berbagai daerah ada juga honorer yang direkrut dengan berbagai macam cara yang kemudian minta diangkat ASN. Nah, ini kalau terus menerus tentu menjadi tantangan kita semua," kata Azwar Anas dalam sambutannya sebagaimana ditayangkan YouTube Kementerian PAN RB, Kamis (22/9/2022).

"Jangan-jangan, kalau honorer terus diangkat ini (negara kita) jadi republik honorer," ujarnya lagi.

Dikatakannya ini menjadi tantangan sendiri bagi Kementrian PAN RB, mengingat fresh graduate yang membutuhkan pekerjaan juga tak kalah banyak.

"Karena fresh graduate yang per tahun rata-rata hampir satu juta anak yang lulus ini tidak akan mendapat tempat,"

Meski demikian, Azwar Anas mengakui tetap ada tenaga honorer yang berkualitas di berbagai daerah.

Oleh karenanya, mantan Bupati Banyuwangi ini menekankan pentingnya penataan SDM di pemerintahan.

"Di satu sisi kita mendorong supaya ASN bersaing, melayani di era disrupsi dan sebagainya. Tapi, di sisi lain gelembung-gelembung honorer terus tumbuh, ada yang honorer memang kualitasnya bagus di berbagai daerah," ungkap Azwar Anas.

Anas mengatakan pemerintah memang tengah merancang pelayanan dari ASN yang berkelas dunia.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa birokrasi tak harus menerus mengenai tumpukan kertas.

Melainkan pelayanan yang berdampak.

"Melayani itu ketika warga datang, mereka nanya duluan mau pengurusan apa. Menurut saya birokrasi harus senyum melayani dan menanyakan apa yang mau diurus," kata Anas.

Seperti diketahui persoalan honorer memang menjadi permasalahan yang sedang diselesaikan Kementrian PAN RB.

Saat ini solusi mengenai penghapusan honorer atau tenaga non ASN sedang dirumuskan.

Sebelumnya diberitakan Bangkapos.com, Anas tak mau memaksakan penghapusan honorer.

Ia menilai, jika  kebijakan itu dipaksakan, maka akan tetap ada kepala daerah yang akan tetap merekrut tenaga honorer dengan cara "kucing-kucingan" sebagaimana didapat dari pengalamannya saat menjabat menjadi Bupati Banyuwangi dua periode, tahun 2010-2021. 

"Buat apa kita buat pagar pembatas tinggi-tinggi kalau pagar itu akhirnya diloncati," ujarnya dalam rapat bersama komisi I DPD RI beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Anas optimis akan mencari solusi jalan tengah terkait penghapusan keberadaan tenaga honorer ini.

Menurutnya, jalan tengah dinilai akan lebih efektif.

Saat ini pemerintah sedang melakukan proses pendataan tenaha honorer seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah.

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)