Breaking News:

Bangka Pos Hari Ini

Pj Kepala Daerah Bisa Copot dan Mutasi ASN Tanpa Izin Mendagri, Rentan Terjadi Abuse of Power

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerbitkan surat edaran Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan ASN.

Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Mansah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerbitkan surat edaran (SE) kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

SE Nomor 821/5492/SJ yang diterbitkan pada Rabu, 14 September 2022 itu ditujukan kepada pj gubernur,
bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Surat edaran Kemendagri menuai polemik dan kontroversi. Bahkan sejumlah pihak mendesak isi surat edaran direvisi bahkan dicabut.

SE ini dikhawatirkan rawan interpretasi sehingga menimbulkan kerancuan dan reaksi yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Selain itu, SE tersebut dikatakan menabrak aturan di atasnya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Namun Kemendagri meluruskan informasi yang beredar bahwa SE tersebut berisi Mendagri mengizinkan memecat dan memutasi pegawai.

Baca juga: Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini, 6 Daerah Bangka Belitung Bakal Dilanda Hujan Lebat Disertai Petir

Baca juga: Kisah Penjual Sabu Berjalan Pincang Dalam Penjara Akibat Kaki Tertusuk Paku  

Kemendagri mengklarifikasi bahwa kewenangan itu diberikan hanya terkait ASN yang berurusan dengan hukum.

Kendati demikian Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Mansah menyebut keberadaan SE itu tetap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

SE tersebut juga dinilainya melanggar preferensi hukum.

“Kalau kita melihat memang surat edaran itu melanggar asas preferensi hukum di Undang-undang
atau Peraturan Pemerintah (PP). Sudah ada aturan yang mengatur terkait kewenangan Pelaksana Tugas
(Plt), Penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs),” kata Mansah kepada Bangka Pos, Jumat (23/9).

Mansah membeberkan, SE tersebut memberikan ruang kepada Plt, Pj dan Pjs untuk memberikan sanksi, seperti memutasi, bahkan memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved