Breaking News:

Horizzon

Catatan Konyol dari Meja Kosong di Sebuah Rumah Musik

Ini juga kritikan bagi pihak yang dahulu menentang perda pengaturan peredaran minuman beralkohol dan lebih memilih mempertahankan perda mandul

Editor: suhendri
Bangka Pos
IBNU TAUFIK Jr / Pemred BANGKA POS GROUP 

SETIAP orang punya cara masing-masing untuk menikmati sebuah pesta meski berada dalam sebuah pergelaran pesta yang sama. Berada di sebuah rumah musik dengan suasana ingar bingar musik ajib-ajib dan lampu disko, kita tak harus larut untuk ikut berjoget bersama yang lain. Duduk di bagian belakang di antara deretan meja kosong yang ditinggal penghuninya sambil membuat tulisan ini adalah cara berbeda menikmati pesta malam itu yang tak kalah menyenangkan.

Apalagi jika tulisan ini layak menjadi catatan bagi pemangku kebijakan sehingga pesta-pesta selanjutnya tak menyisakan sebuah kekhawatiran akan munculnya sebuah kekonyolan bagi sebuah peradaban kota.

Malam sudah mulai larut, namun irama musik yang mengalun tak terasa mampu membius kaki ikut 'berdendang' mengikuti irama yang dimainkan disc jockey yang perform malam itu. Seakan- akan tak berhenti, botol demi botol minuman beralkohol terus keluar dari bar. Sebagai simbol aktualisasi diri, beberapa peserta pesta juga tampak mengangkat botol minuman beralkohol sambil terus berjingkrak.

Sesekali, satu sampai dua di antara mereka juga berdiri, wujud mengekspresikan keinginan untuk menunjukkan jati diri dan kehadiran mereka pada sebuah pesta. Saat alkohol mulai masuk bersama irama musik yang dimainkan, maka saat itulah bius gaya hedonis mulai merasuk ke jiwa-jiwa muda yang tengah terlena. Mereka menjadi makin tak peduli jika harus merogoh kocek dalam-dalam demi sebuah pengakuan akan sebuah eksistensi semu.

Catatanya, kita tidak sedang ingin menyoroti situasi ini dari perspektif salah-benar, namun kita sedang ingin memotret bahwa ramainya parkiran di tempat hiburan malam adalah pertanda ekonomi di daerah tersebut tengah bergeliat. Ingar bingar musik dan lampu di sebuah rumah hiburan malam adalah sebuah peristiwa ekonomi, di mana pemilik uang membelanjakan rupiahnya. Dari situ, pekerja kafe memperoleh rezeki untuk menghidupi keluarganya.

Tak terkecuali, wanita-wanita yang menawarkan keakraban mendapatkan cuan dari terpenjaranya logika dari mereka yang sedang menjadi 'rajanya pesta'. Meriahnya hiburan malam di sebuah kota menjadi penanda bahwa ekonomi di kota tersebut sedang tumbuh. Tak hanya bagi pengusaha, karyawan dan banyak profesi yang memperoleh cuan dari sebuah pesta di tempat hiburan malam, setiap botol minuman beralkohol yang dibelanjakan juga berimplikasi pada pundi-pundi pendapatan asli daerah.

Pemasukan dari 'cukai' minuman keras ini adalah asupan tambahan nyawa dari pemerintah untuk ongkos pembangunan selain pemasukan lain dari pemerintah pusat. Sayang, pada poin ini, skenario munculnya peluang pendapatan asli daerah (PAD) dari 'cukai' minuman beralkohol ini harus kita jeda atau bahkan kita ralat.

Kita tahu, Kota Pangkalpinang gagal memiliki Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Januari 2022, eksekutif telah mengambil inisiatif untuk menyusun raperda tersebut untuk dibahas di DPRD Kota. Sayang saat raperda ini nyaris final, nasibnya harus kandas lantaran ditarik kembali dan batal disahkan gegara keberatan segelintir pihak yang hingga saat ini kita tak paham alasan rasionalnya.

Akibatnya, saat ini polemik tentang peredaran minuman keras di Pangkalpinang harus diatur oleh Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelarangan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang mandul. Kita harus tegas bahwa Perda Kota Pangkalpinang No.2/2016 adalah mandul, sebab kenyataannya hingga saat ini minuman beralkohol juga sangat mudah diperoleh di Kota Pangkalpinang.

Ini juga kritikan bagi pihak yang dahulu menentang perda pengaturan peredaran minuman beralkohol dan lebih memilih mempertahankan perda mandul tentang pelarangan. Mereka lebih nyaman bersikap bersikeras menolak dibanding mengatur dan membatasi miras yang nyata-nyata ada dan berkeliaran di Pangkalpinang.

Buktinya, saat raperda tersebut batal disahkan, tak ada lagi suara mereka saat melihat kita dengan mudah melihat anak-anak remaja kita minum di ujung gang atau di Jembatan Emas. Barangkali, bagi mereka yang penting merasa terhormat bisa menggagalkan Perda Pengaturan Peredaran Mihol dibanding membatasi peredaran mihol dengan nyata. Atau barangkali mereka yang menolak ini lebih senang jika potensi pemasukan dari retribusi 'cukai' minuman keras diambil oleh oknum-oknum dengan mengatasnamakan kewenangan yang mereka miliki.

Baca juga: Raperda Minuman Beralkohol yang Bikin Mabuk

Kesimpulannya, dari situasi ini kita batal memiliki peluang memperoleh cuan dari peredaran minuman beralkohol di Pangkalpinang. Namun, dari serentetan meja kosong di bagian belakang pesta yang digelar di salah satu rumah hiburan malam di Pangkalpinang akhir pekan lalu, masih ada satu catatan yang jauh lebih esensial untuk kita diskusikan.

Dari barisan belakang meja kosong tersebut, terbayang sebuah kekhawatiran besar terhadap perhelatan di setiap pesta. Dari meja-meja yang ditinggalkan penghuninya ini, ketika kita melihat di sekeliling tak tampak satu pun tanda-tanda bertuliskan 'emergency exit' yang seharusnya tetap menyala berwarna merah di setiap rumah musik.

Lebih jeli lagi, tak mudah (untuk mengganti istilah tidak ada) alat pemadam api ringan yang tersedia di ruangan tersebut. Satu lagi jika mau lebih teliti, kita tidak melihat garis penunjuk arah menuju ke luar gedung yang mestinya menyala saat lampu padam atau saat terjadi kebakaran.

Pertanyaan besar kemudian muncul, apakah tempat hiburan malam di Pangkalpinang sudah memenuhi syarat-syarat dasar keamanan gedung sebagaimana yang diatur di dalam UU No.11/2021 yang diturunkan melalui PP No.16/2021 dan PP No.6/2021?

Lagi-lagi, kali ini bupati/wali kota memiliki kewenangan untuk mengatur ini. Pengaturan tersebut juga berimplikasi pada sumber PAD tentang sertifikasi kelaikan gedung. Namun, jauh lebih urgen dari PAD, maka memastikan keamanan orang-orang yang ada di tempat hiburan malam adalah tugas mulia seorang kepala daerah melindungi warganya.

Bukankah sudah sering kita membaca berita di mana puluhan orang mati konyol terjebak saat terjadi kebakaran di sebuah rumah hiburan? Kita tentu berharap berita konyol ini tak pernah lagi terulang, apalagi sampai terjadi di Pangkalpinang.

Kita paham, tak mudah membuat standar kehidupan yang lebih baik di kota jasa dan kota pariwisata sekelas Pangkalpinang. Apalagi jika nantinya niat baik kepala daerah dan wakil rakyat untuk mengatur hal ini diperspektifkan salah sebagaimana saat penyusunan Raperda Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Yang harus kita pahami, untuk tumbuh menjadi kota yang lebih baik, maka hal-hal semacam ini memang harus dikelola dengan baik. Kita juga paham, tidak semua aturan bisa memuaskan semua orang, namun kemaslahatan dan utamanya keselamatan warga Kota Pangkalpinang adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved