Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Banyak Persoalan Belum Diatasi, Kepemimpinan Pj Gubernur Babel Mengalami Kebuntuan

Beberapa persoalan publik yang harus diatasi secara cepat masih mengalami jalan buntu untuk mencari solusi.

Ist/dok pribadi
Dosen Kebijakan Publik Sitispol 12 Sungailiat, Bambang Ari Satria. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengamat sekaligus Dosen Kebijakan Publik Sitispol 12 Sungailiat, Bambang Ari Satria mengungkapkan progres kepemimpinan Pj Gubernur Ridwan Djamaludin dalam memimpin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam kurun waktu empat bulan ini belum terlihat jelas dan mengalami kebuntuan.

Menurutnya, beberapa persoalan publik yang harus diatasi secara cepat masih mengalami jalan buntu untuk mencari solusi.

"Mulai dari berlarutnya penyelesaian beasiswa on going mahasiswa kurang mampu, Pulau Tujuh yang melempem, status internasional Bandara HAS Hanandjoeddin yang terancam dicabut dan masih maraknya tambang ilegal," ucap Bambang kepada Bangkapos.com Senin (26/9/2022) siang.

Kemudian background dan spesialisasi Pj gubernur sebagai pejabat publik di sektor pertambangan dalam hal ini Dirjen Minerba mengisyaratkan bahwa sektor yang menjadi fokus perhatian sebagai pj gubernur hanya sebatas sektor pertambangan saja.

"Padahal, tugas Pj gubernur tersebut adalah lintas sektor," katanya.

Oleh karena itu, Bambang menilai beberapa persoalan yang belum mampu diselesaikan oleh Pj gubernur seharusnya dikomunikasikan baik kepada publik.

Sebab salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan adalah komunikasi kebijakan.

"Sumbatan komunikasi ini terjadi saat ini sehingga berpengaruh terhadap capaian implementasi kebijakan," tegasnya.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja Pj kepala daerah secara berkala per 3 bulan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala oleh Kemendagri terhadap Pj kepala daerah.

Dalam hal ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bukan hanya sebatas evaluasi terhadap laporan administratif yang disampaikan, melainkan dikuatkan dengan evidence (bukti) capaian-capaian yang sudah diperoleh.

Ia menuturkan bahwa masa jabatan Pj gubernur sangat terbatas dan perlu kecepatan menyelesaikan persoalan-persoalan publik yang masih mendera. Satu diantaranya melalui penguatan birokrasi yang dikendalikan oleh sekretaris daerah.

"Pj gubernur harus mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Bangka Belitung saat ini dan kemudian membuat klasterisasi prioritas dalam penyelesaian," katanya.

Maka, dengan penguatan birokrasi ini penting untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi.

(Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved