Breaking News:

Berita Kriminalitas

Kredit Macet BRI Pangkalpinang Dianggap Ranah Perdata, PH Terdakwa Debitur Nilai Dakwaan JPU Keliru

Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Evi Aryani satu dari belasan debitur yang terseret kasus  korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Sidang lanjutan perkara korupsi KMK BRI Pangkalpinang, di ruang Garuda, Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Negeri Kelas 1A. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Evi Aryani satu dari belasan debitur yang terseret kasus  korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) BRI cabang Pangkalpinang, menilai dakwaan penuntut umum keliru.

Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum terdakwa diketuai Tukijan Keling, dan anggota Apri Anggara, pada sidang agenda pledoi dan pembelaan di ruang di ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Kelas 1A Pangkalpinang, Senin (19/9/2022)

"Berdasarkan pembahasan yuridis di atas kami tim PH terdakwa berkesimpulan bahwa perkara yang didakwakan sebagai perkara tindak pidana korupsi adalah kekeliruan secara hukum dikarenakan sejak awal hubungan hukum antara terdakwa selaku debitur dengan Bank BRI Kantor Cabang Pangkalpinang selaku kreditur adalah hubungan keperdataan sebagaimana dengan adanya penandatanganan surat perjanjian kredit nomor 1 tanggal 2 Mei 2018," ungkap Tukijan, pada kesimpulan pledoinya, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Evaluasi Kinerja Pj Gubernur, Ombudsman Bangka Belitung Desak Disampaikan Secara Terbuka

Baca juga: Manfaatkan Kekayaan Alam Bangka Barat, Atok Senai Buat Baju dan Topi Unik dari Akar Pohon Jeluteh

Menurut Tukijan, kredit macet diselesaikan dalam ranah hukum keperdataan dan bukan ranah tindak pidana apalagi menjadi tindak pidana korupsi.

Sedangkan dasar penetapan dan perhitungan kerugian keuangan negara yang didalilkan oleh JPU  sebagai akibat dari perbuatan terdakwa adalah manipulatif dan mengada ada.

"Kerugian keuangan negara tidak bisa dibuktikan hanya dengan hasil audit internal BRI melainkan harus oleh instansi berwenang yakni BPK atau dalam hal tertentu BPKP," bebernya.

"Dikarenakan tidak semua unsur dalam pasal 2 dan 3 UU PPTK mampu dibuktikan oleh JPU, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair , sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair tersebut," tegas Tukijan.

Sebelumnya terdakwa Evi Aryani satu dari belasan debitur yang terseret kasus  korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Cabang Pangkalpinang, dituntut 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Evi juga dituntut membayar denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar kurang lebih Rp 1 miliar.

Baca juga: Pj Gubernur Babel Tegaskan Tak Ada Keinginan Merotasi Pejabat di Lingkungan Pemprov

Baca juga: Para Penambang Temui Pj Gubernur Babel, Sampaikan Petisi Berisi Delapan Tuntutan

Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.

Demikian amar tuntutan yang dibacakan JPU Pengganti David, di ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Kelas 1A Pangkalpinang, Senin (19/9/2022).

"Atas uraian tersebut kami penuntut umum meminta majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menghukum terdakwa Evi Aryani dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan," kata David.

( Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved