Breaking News:

Berita Sungailiat

Pemkab Bangka dan Kejari Teken MoU, Rebut Kembali Aset Daerah yang Dikuasai Pihak Ketiga

Bupati Bangka, Mulkan, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya.

Penulis: edwardi | Editor: Novita
Bangkapos.com/Edwardi
Bupati Bangka, Mulkan dan Kajari Bangka, Futin Helena Laoli, menandatangani nota kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di rumah dinas Bupati Bangka, Senin (26/9/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bupati Bangka, Mulkan, bersama Kajari Bangka, Futin Helena Laoli, menandatangani nota kesepakatan antara Pemkab Bangka dengan Kejari Bangka tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di rumah dinas Bupati Bangka, Senin (26/9/2022).

Bupati Bangka, Mulkan, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang setiap tahun harus ditandatangani.

"Memang kesepakatan tahun lalu sudah berakhir tanggal 7 September 2022, karena masing-masing banyak jadwal kesibukan, sehingga baru hari ini terealisasi," kata Mulkan.

Adapun tujuan dari kesepakatan ini, terutama untuk memberikan pendampingan pendapat hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar peraturan perundangan-undangan dan aturan yang berlaku.

"Dan juga jangan sampai ada pegawai OPD di lingkungan Pemkab Bangka yang terjerat masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya. Intinya, apapun kegiatan yang akan dilakukan Pemkab Bangka, harus melalui pendapat dan pertimbangan hukum dari Kejari Sungailiat," tegas Mulkan.

Dia mencontohkan, bila ada pegawai OPD yang belum memahami aturan secara hukum, bisa meminta pendapat hukum dari pihak Kejari Bangka, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Juga kerja sama pendampingan sebagai Jaksa Pengacara Negara atau JPN, seperti menyangkut aset daerah yang dikuasai pihak lain bisa meminta bantuan JPN untuk merebutnya kembali. Seperti kasus aset Hotel Parai Sungailiat sudah berhasil diambil kembali Pemkab Bangka dan kerj asama lainnya," beber Mulkan.

Sementara itu Kajari Bangka, Futin Helena Laoli, membenarkan MoU dengan Pemkab Bangka ini merupakan perpanjangan dari sebelumnya yang sudah berlangsung selama 2 tahun lalu.

"Kesepakatan bidang Datun ini tentang permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, jadi kita memberikan pendapat dan solusi atas permasalahan yang dialami Pemkab Bangka," kata Futin.

Contoh kerja sama, seperti ada aset milik Pemkab Bangka yang belum dikembalikan pihak ketiga dan sudah berkali-kali upaya dilakukan untuk memintanya kembali, namun belum berhasil.

"Dengan adanya MoU ini, bisa ditindaklanjuti dengan memberikan surat kuasa khusus kepada bidang Datun untuk dapat melaksanakan tindakan hukum, baik secara mediasi maupun akhirnya ke persidangan pengadilan," jelas Futin.

Pada tahun lalu sudah ada beberapa kasus yang sudah ditindaklanjuti, bahkan hingga ke pengadilan.

"Selain itu Pak Bupati Bangka juga pernah digugat pihak ketiga, sehingga pihak Kejati Bangka bisa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk membantu membela Bupati Bangka dan dalam hal ini tidak ada fee alias gratis, karena yang kita dampingi itu pemerintah daerah," tuturnya.

Saat ini, Kejari Bangka sedang membantu Pemkab Bangka untuk mengambil aset-aset tanah milik Pemkab Bangka di kawasan Pantai Matras Sungailiat.

"Kasus ini baru dalam tahap pengumpulan data. Kalau sudah lengkap, baru ada SKK dari Bupati Bangka untuk melakukan gugatan ke pengadilan dan kita siap mewakili Pemkab Bangka sebagai Jaksa Pengacara Negara," tegasnya. ( Bangkapos.com/Edwardi)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved