Breaking News:

Berita Sungailiat

2018-2021, BPN Bangka Terbitkan 8.406 Sertifikat Tanah  

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Bangka yang sudah dilakukan sejak 2018-2021 berhasil  menerbitkan sebanyak 8.406 sertifikat tanah.

Penulis: edwardi | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Bupati Bangka Mulkan membuka kegiatan sidang/rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Redistribusi Tanah Kabupaten Bangka 2022 di Hotel Novilla Sungailiat, Selasa (27/09/2022). (Bangkapos.com/Edwardi) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Bangka yang sudah dilakukan sejak 2018-2021 berhasil  menerbitkan sebanyak 8.406 sertifikat tanah.

Sedangkan pada tahun 2022 ini, Kabupaten Bangka kembali mendapatkan redistribusi tanah dengan target sebanyak 1.500 sertifikat bidang tanah. 

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Bangka, Ali Ridho saat kegiatan sidang/rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Redistribusi Tanah Kabupaten Bangka 2022 di Hotel Novilla Sungailiat, Selasa (27/09/2022).


Dilanjutkannya Redistribusi Tanah untuk tahun 2022 di Kabupaten Bangka ini meliputi Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat sebanyak 150  bidang, Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat sebanyak 150 bidang, Desa Cit Kecamatan Riau Silip sebanyak  105 bidang, Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu sebanyak 165 bidang  dan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu sebanyak 930 bidang tanah.


"Untuk tahapan redistribusi tanah ini dimulai dari penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek subjek , pengukuran dan pemetaan bidang, penelitian lapang, sidang PPL penetapan objek subjek, penerbitan SK redistribusi tanah, penerbitan sertifikat redistribusi tanah dan penyerahan sertifikat redistribusi tanah," jelasnya.


Sementara itu Bupati Bangka Mulkan mengatakan atas nama Pemkab Bangka dan kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung semua kegiatan di Kabupaten Bangka.


"Hari ini tepatnya 4 tahun kepemimpinan Mulkan-Syahbudin, memang ada beberapa tantangan dan suka dukanya  yang dihadapi bersama, Alhamdulillah berkat kekompakan dan kebersamaan ini seberat apapun tantangan itu bisa dilewati bersama, seperti wabah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang tidak menentu," imbuhnya.


Dilanjutkannya melalui kegiatan redistribusi tanah ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Bangka.


"Memang saat ini masih ada masyarakat yang tidak mau  mengikuti kegiatan sertifikasi tanah ini dengan alasan keberatan membayar pajak, BPHTB, karena itu diperlukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat," ujar Mulkan.

 

Ditambahkannya, ketika masyarakat sudah memiliki sertifikat tanah berarti kepemilikan tanah tersebut sudah legal, sehingga tidak ada lagi terjadi sengketa-sengketa tanah di lapangan.


"Apalagi di desa-desa maka masyarakat sudah memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, dan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, ketika ada perlu untuk menambah modal usaha, maka sertifikat tanah bisa dijadikan jaminan untuk menambah modal usaha dari perbankan, meskipun saat ini ada dana KUR dengan bunga 0 persen dari Pemkab Bangka," tegasnya. (Bangkapos.com/Edwardi)

 

 


 

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved