Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Anggota DPRD Babel Ini Minta Tenaga Honorer yang Tak Terdata Didata Kembali dan Jangan Pilih-Pilih

Ia juga mendukung apabila ada tenaga honorer yang tidak terdata untuk melaporkannya, baik ke DPRD atau instansi terkait lainya.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi, meminta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ( BKPSDMD) Babel untuk mendata kembali semua tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tanpa terkecuali.

Hal ini berkaitan munculnya kekecewaan sejumlah pegawai honorer dari jabatan sopir, satpam/pengamanan, dan cleaning service/office boy yang tidak masuk dalam pendataan tenaga Non ASN BKN yang dilakukan BKPSDMD.

"Kalau sesuai edaran itu mintanya didata, jangan pilih-pilih. Apa susahnya tinggal mendata? Segera lah, mereka ini sudah digaji dibayarkan pemerintah daerah melalui APBD, walaupun honor biasa, seperti supir, jadi datalah semuanya," kata Helmi kepada Bangkapos.com, Selasa (27/9/2022).

Helmi menambahkan, latar belakang dilakukan pendataan ini, tidak lain untuk mengetahui berapa jumlah tenaga honorer di setiap daerah, sehingga harus dilakukan sebaik mungkin tanpa ada yang tertinggal.

"Masalah nanti apakah ada penjaringan kebutuhan pemerintah, itu urusan nanti. Tentu ada kebijakan tersendiri. Tugas sekarang yang perlu dilakukan itu lakukan pendataan semua tenaga honorer apapun posisinya. Biar nanti ketahuan berapa jumlah honorer kita ini," tegasnya.

Politikus PPP ini menegaskan, secara pribadi, mendukung pendataan secara menyeluruh dilakukan oleh pemprov terhadap tenaga honorer.

"Apabila memang belum dimasukkan, dimasukkan kembali, harus direvisi ulang data sebelumnya, jangan ketinggalan, nanti berbeda. Artinya jangan tidak adil, didata semuanya jangan sampai ketinggalan. Apa susahnya tinggal data saja. Jadi kita tahu berapa jumlahnya," imbuhnya.

Ia juga mendukung apabila ada tenaga honorer yang tidak terdata untuk melaporkannya, baik ke DPRD atau instansi terkait lainya.

"Apabila tidak terdata laporkan saja, karena ini juga untuk kepentingan pemerintah, seharusnya didata semua," tegasnya

Tak Masuk dalam Pendataan

Diberitakan sebelumnya, sejumlah tenaga honorer di Pemprov Babel yang jabatanya terdiri dari sopir, satpam/pengamanan, dan cleaning service/office boy berkumpul bersama di Kantor DPRD Babel pada Selasa (27/9/2022) siang.

Mereka berkumpul ingin menyampaikan kekecewaan, karena nama mereka tidak masuk atau terdata dalam pendataan 2.554 orang tenaga Non ASN BKN yang dilakukan oleh BKPSDMD Babel belum lama ini.

Padahal, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RI nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 Berkaitan dengan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan, bahwa setiap pegawai honorer yang mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, agar dilakukan pendataan masuk dalam data Non ASN tanpa melihat posisi atau jabatan tertentu.

"Kami sampaikan bahwa nama kami tidak ada dalam daftar nama pegawai kontrak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pendataan tenaga Non ASN BKN yang dilakukan BKPSDMD Babel. Padahal kami semua tenaga honorer dibayarkan oleh APBD," kata Isnodi Susanto, honorer pengamanan dalam (Pamdal) Setwan DPRD Babel, kepada Bangkapos.com, Selasa (27/9/2022).

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved