Breaking News:

Berita Bangka Barat

NIK 54 Orang di Bangka Barat Dicatut Parpol, Segera Laporkan ke Bawaslu

Bawaslu Kebupaten Bangka Barat menyebut ada 54 orang di Babar yang namanya dicatut Partai Politik (Parpol) sebagai anggotanya.

Penulis: Yuranda | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Yuranda
Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menggelar sosialisasi fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pada pemilu tahun 2024 mendatang, di Gedung KWP Muntok, Selasa (27/9/2022) sore. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat menyebut ada 54 orang di Bangka Barat yang namanya dicatut partai politik ( parpol) sebagai anggotanya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Bangka Barat, Rio Febri Fahlevi, saat menggelar sosialisasi fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pada pemilu tahun 2024 mendatang, di Gedung KWP Muntok, Selasa (27/9/2022) sore.

Rio meminta kepada masyarakat untuk mengecek nomor induk kependudukan (NIK), di halaman, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk mengetahui mereka dicatut atau tidak.

"Bisa cek melalui laman KPU apakah terdata dari parpol atau dicatut sebagai anggota partai politik, sampai ke Bawaslu Babar. Kami akan rekomendasi KPU untuk melakukan perbaikan, nantinya dari KPU sampai ke Parpol tersebut," kata Rio Febri Fahlevi.

Menurutnya,  54 orang yang dicatutkan namanya oleh parpol di antaranya anggota kepolisian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai harian lepas (PHL) atau honorer dan warga. 

Diungkapnya, hampir semua yang namanya tercatut itu, tidak mengetahui dan mereka juga pernah mengisi formulir sebagai keanggotaan Parpol. 

"Kalau menemukan namanya terdaftar di parpol sampai kepada kami. Kami akan berikan rekomendasi ke KPU untuk perbaikan verifikasi administrasi, nanti KPU menyampaikan ke Parpol agar dicabut nama itu," jelasnya.

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menggelar sosialisasi fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pada pemilu tahun 2024 mendatang, di Gedung KWP Muntok, Selasa (27/9/2022) sore.
Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menggelar sosialisasi fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pada pemilu tahun 2024 mendatang, di Gedung KWP Muntok, Selasa (27/9/2022) sore. (Bangkapos.com/Yuranda)

Empat Pelanggaran 

Dalam paparannya, Bawaslu Bangka Barat menjabarkan ada empat jenis pelanggaran yang dikhawatirkan akan terjadi pada saat penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan datang.

Empat jenis pelanggaran tersebut di antaranya administrasi, tindak pidana, kode etik, serta administrasi terstruktur sistematis dan masif. 

"Di semua segmen (jenis pelanggaran) kita anggap akan bermasalah. Dalam melakukan pengawasan tidak ada pilih-pilih kasus, tidak ada pemilihan dugaan pelanggaran, semua sudah kita petakan, " kata Rio Febri Fahlevi. 

Untuk pencegahan terjadinya pelanggaran saat pemilu, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah-langkah antisipasi. Satu di antaranya membentuk program sekolah demokrasi. 

"Kalau (pelanggaran) secara administrasi kita minta masyarakat untuk mengecek laman KPU. Apakah terdaftar sebagai anggota partai politik. Laporkan ke bawaslu nanti kita teruskan ke KPU untuk perbaikan, " ungkap Rio.

Sementara itu, lanjutnya, untuk money politic, sasarannya ada dua yang rentan yakni ibu-ibu dan pemilih pemula. 

Untuk itu pihaknya akan melakukan edukasi dan sosialisasi dengan sasaran anak sekolah yang masuk daftar pemilih pemula dan ibu-ibu.

"Kita siapkan program sekolah demokrasi, kita mengedukasi pemilih pemula per dua bulan sekali nanti dibantu panwascam di setiap kecamatan. Kalau ibu-ibu kita masuk ke ranah pengajian, kita sampaikan pentingnya menjaga proses demokrasi, " ucapnya. 

Rio mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika ditemukan adanya pelanggaran disertai dengan bukti formil ke pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) maupun webiste Bawaslu Bangka Barat.

( Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved