Breaking News:

Berita Pangkalpinang

PJ Gubernur Tidak Peka, Banyak Persoalan di babel Belum Terselesaikan

Sejak dilantik, tentu masyarakat banyak berharap Pj Gubernur Babel dapat membawa provinsi ini lebih baik.

Editor: Tedja Pramana
Istimewa
Bangka pos hari ini. 

BANGKAPOS.COM - Sudah hampir memasuki lima bulan, sejak dilantik 12 Mei 2022 lalu, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin memimpin Provinsi Bangka Belitung.

Sejak dilantik, tentu masyarakat banyak berharap Pj Gubernur Babel dapat membawa provinsi ini lebih baik. Terutama kapasitasnya sebagai Dirjen Minerba, jabatan bergengsi ASN di Kementerian ESDM.

Namun seiring waktu, sejumlah pihak seperti DPRD, Ombudsman hingga akademisi menilai pemerintahan di bawah Ridwan seperti mengalami berbagai persoalan. Banyak pekerjaan rumah masih belum selesai dikerjakan oleh Pj Gubernur Babel.

Dari persoalan, satgas tambang yang kini berganti TP4TI, beasiswa mahasiswa tak ada penyelesaian, Pulau Tujuh, tambang ilegal dan terbaru status internasional Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung yang terancam dicabut.

Seperti diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur. Ia mengatakan, Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin tidak tanggap dan tidak peka dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di Bangka Belitung.

"Pj Gubernur itu harus peka isu dan kondisi di daerah. Kedua harus peka bertindak dengan tegas dan cepat menangani persoalan di Babel, apalagi persoalan ekonomi ini krusial. Kalau tidak cepat tanggap, seperti masalah tambang ini menimbulkan masalah besar dikemudian hari," kata Adet kepada Bangka Pos, Senin (26/9) di kantor DPRD Babel.

Ia mencontohkan, berkaitan dengan Satgas Tambang yang berganti nama TP4TI sudah berapa kali dikritisi oleh DPRD tetapi belum juga berjalan maksimal.

"Kami berharap pimpinan DPRD lah panggil gubernur, duduk satu meja. Panggil semua komisi terkait. Membahas terkait satgas tambang ini, karena banyak hal yang kita persiapkan. Bukan soal satgas melakukan penertiban, tetapi soal wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang belum disediakan pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, Adet menyampaikan persoalan lain, yang masih menjadi pekerjaan rumah Pj Gubernur Babel, berkaitan dengan bantuan beasiswa kurang mampu, tak kunjung selesai hingga saat ini.

"Masalah beasiswa dulu bisa dicairkan sekarang tidak bisa. Mestinya harus cepat cari solusinya, kalau bicara DPRD, kami sudah menganggarkannya, tinggal pemerintah. Saya melihat gubernur tidak tanggap, tidak peka, saya katakan demikian, sudah tahu anak kita butuh beasiswa, tidak ada penyelesaian sampai sekarang," keluhnya.

"Mestinya kita cari solusi, kalau toh misalnya pemerintah daerah tidak sesuai kewenangan, atau bisa melalui dewan pendidikan untuk menyalurkan itu silakan. Jangan sampai anak kita yang butuh pendidikan kuliah tidak ada sama sekali direspon," tegasnya.

Adet mengatakan kepekaan harus dimiliki setiap kepala daerah, dalam menyelesaikan perosalan di masyarakat, sama halnya dengan anggota DPRD Babel yang selalu memanggil instansi terkait untuk memberikan solusi.

"Pemerintah harus peka, kalau DPRD sudah memanggil, stakeholder kita panggil berikan solusi. Tetapi DPRD bukan eksekutor, kalau eksekutor sudah kita eksekusi," tegasnya.

Evaluasi Anak Buah

Halaman
123
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved