Breaking News:

Berita Pangkalpinang

PJ Gubernur Tidak Peka, Banyak Persoalan di babel Belum Terselesaikan

Sejak dilantik, tentu masyarakat banyak berharap Pj Gubernur Babel dapat membawa provinsi ini lebih baik.

Editor: Tedja Pramana
Istimewa
Bangka pos hari ini. 

"Kalau ini sampai terjadi pasti masyarakat Belitung akan marah maka perlu lobi-lobi khusus ke kementerian terkait dan maskapai juga ingin status bandara di Belitung tetap Internasional," katanya.

Beliadi menegaskan, tentunya masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera oleh Pj Gubernur Babel.

"Selain itu belum lagi masalah inflasi, masalah harga sawit dan lain-lain. Jika tidak segera diselesaikan masalah ini akan menumpuk menjadi gunung batu kedepan. Maka saya minta Pj Gubernur dan OPD fokus kerja untuk Babel," harapnya.

Sudah Ditangani

Pada kesempatan berbeda, Ridwan menjawab sorotan dari berbagai pihak seperti DPRD, akademisi hingga Ombudsman, terkait kinerjanya selama menjabat Pj Gubernur Babel.

Ridwan dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan Pemprov Babel saat ini, dari persoalan satgas tambang yang kini berganti TP4TI, beasiswa mahasiswa tak ada penyelesaian, Pulau Tujuh, tambang ilegal dan terbaru status internasional Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung yang terancam dicabut.

Belum lagi, Pj Gubernur Babel yang sering bolak balik Bangka-Jakarta dan harus merangkap jabatan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM juga menjadi
sorotan.

Menanggapi kritik dan sorotan itu, Ridwan yang baru menjabat Pj Gubenur Babel selama 5 bulan mengaku, dirinya saat ini tengah sibuk bekerja menangani berbagai persoalan yang sedang dihadapi Pemprov Babel.

"Alhamdulillah, saya masih sehat-sehat saja, bolak balik Jakarta-Pangkalpinang kan sebetulnya bukanlah hal yang sulit. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sesuatu yang tidak ditangani," ujar Ridwan saat dikonfirmasi Bangka Pos, Senin (26/9).

Ridwan juga menanggapi rangkap jabatan dirinya yang dikritik berbagai pihak, seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr Junimart Girsang saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II
DPR RI ke Babel, Kamis (22/9) lalu.

"Saya ini hanya boleh menjadi Pj Gubernur kalau saya menjabat, jabatan tinggi madya di sana, kalau saya tidak menjabat eselon I di kementerian, saya gak boleh jadi Pj Gubernur, kalau itu sesuai regulasi lah intinya," ungkap Ridwan yang dilantik sebagai Pj Gubernur Babel, 12 Mei 2022 lalu.

Sementara itu mengenai ketidakhadirannya saat kunjungan Komisi II DPR RI, Ridwan sudah meminta Sekda Babel Naziarto untuk mewakilinya.

"Soal Komisi II datang kemarin, saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda untuk mewakili, saya sudah sampaikan permohonan maaf tidak bisa bertemu langsung. Alasan saya yang paling penting, saya di sana rapat tentang rencana pelarangan ekspor timah, bukan acara lain yang tidak ada hubungan
di sini (Babel-red). Bayangkan kalau tidak hadir di sana, kemudian diskusi mengarah kepada sesuatu yang merugikan Babel, kan lebih bagus saya dengarkan sehingga saya bisa berpendapatan dan bisa juga mengarahkan," kata Ridwan. (riu/s2)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved