Breaking News:

Berita Bangka Barat

Identitas Warga Bangka Barat Dicatut Parpol Bertambah, Merasa Dirugikan Datangi Kantor KPU

Pencatutan identitas kependudukan masyarakat Kabupaten Bangka Barat oleh Partai Politik (Parpol) kian bertambah.

Penulis: Yuranda | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Yuranda
Oma Kisma (28) datangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat, laporankan namanya dicatut Partai Politik, Senin (3/10/2022) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pencatutan identitas kependudukan masyarakat Kabupaten Bangka Barat oleh Partai Politik (Parpol) kian bertambah.

Saat ini sebanyak 73 laporan masyarakat telah melapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat namanya tercantum di sistem informasi partai politik (Sipol).

Sebelumnya, KPU Bangka Barat telah menerima 63 identitas aduan dari masyarakat. Sekitar 30 nama yang sudah diklarifikasi tahap awal.

Oma Kisma (28) satu di antara masyarakat yang melaporkan ke KPU Bangka Barat mengatakan dirinya mendatangi kantor KPU untuk meminta namanya dihapus di partai politik tersebut.

Baca juga: Operazi Zebra Menumbing Dimulai, Pengamat Sosial Sebut Polantas Harus Humanis dan Profesional

Baca juga: Operasi Zebra Menumbing, Pakai Ponsel saat Berkendara dan Pengendara di Bawah Umur Prioritas Sasaran

Hal itu dilakukan lantaran dirinya tidak merasa mengisi formulir pendaftaran keanggotaan Parpol yang dimaksud.

"Saya bingung dari mana parpol mendapatkan data saya. Padahal saya merasa tidak pernah mendaftar ke parpol tanpa sepengetahuan saya. Saya tahu setelah mengecek website KPU," kata Oma Kisma, saat dijumpai, Senin (3/10/2022).

Ketua KPU Bangka Barat Pardi mengatakan, saat ini sudah menerima sebanyak 73 laporan warga yang merasa tidak bergabung di Partai Politik (Parpol).

Setelah sebelumnya sebanyak 63 laporan dan telah diklarifikasi 30 orang.

Pardi mengungkapkan pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap parpol dan warga yang melaporkan bahwa identitas mereka dimasukkan sebagai anggota parpol.

"Klarifikasi ini tujuannya supaya KPU memperoses pelaporan ini tanpa sepengetahuan parpol. Jadi pihak yang melapor, kita datangkan kemudian yang terlapor juga sudah kita hadirkan ada beberapa parpol, jadi ini namanya proses klarifikasi," jelas Pardi.

Pihaknya tetap membuka pengaduan masyarakat yang namanya dicatut hingga bulan Desember 2022 mendatang.

Baca juga: Taufik Koriyanto Resmi Jabat Wakil Ketua I DPRD Bangka, Begini Pesan Wakil Bupati

Baca juga: Wacana Larangan Ekspor Timah, Pj Gubernur Sebut Bangun Pabrik Hilirisasi Dahulu

Untuk itu, bagi masyarakat yang terdaftar di parpol, tapi tidak pernah mendaftarkan agar segera melapor dan KPU akan membantu untuk pengajuan penghapusan.

"Ini tahapan klarifikasi. Jadi bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas namanya terdaftarkan di parpol dapat menunjukan keberatan inilah sarana yang ditunjukan KPU," ujarnya.

Pardi menyebut kebanyakan namanya yang tercantum di partai politik dari kalangan pegawai harian lepas (PLH) dan terdapat juga anggota Kepolisian dan TNI.

"Pengakuan mereka tidak pernah mengaku sebagai anggota partai politik, tidak pernah mendaftarkan diri di parpol, kemudian juga berkaitan dengan perkerjaan. Jadi mereka rata-rata terkait pekerjaan mereka yang menurut peraturan di Pemda Babar tidak boleh terlibat di parpol," ucapnya.

( Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved