PascaPTDH, Sebutan Purnawirawan Polri Pun Tidak Boleh Disematkan untuk Fery Sambo

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -  Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, beberapa hak dan kewenangan Ferdy Sambo tak lagi  bisa digunakan oleh mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pencopotan seluruh hak dan kewenangan itu mulai berlaku sejak Ferdy Sambo dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

“Makna dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat itu bermakna bahwa seorang anggota polri dicopot dari segala hak dan  kewenangan yang melekat kepadanya,” Sugeng saat dimintai tanggapannya, Minggu (2/10/2022).

Beberapa hak yang dan kewenangan yang dicabut di antaranya hak untuk menerima jatah pensiunan sebagai polri, bahkan  termasuk penyematan gelar Purnawirawan Polri --gelar untuk anggota polri yang sudah pensiun-- juga kata Sugeng tidak melekat  pada Ferdy Sambo.

“Kewenangannya sebagai polisi dicabut, kemudian hak-haknya untuk mendapatkan pensiun termasuk penyebutan nama  Purnawirawan juga tidak berhak digunakan seperti itu,” kata dia.

Hal tersebut, sekaligus mengamini pernyataan dari Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang menyatakan kalau Ferdy Sambo tak  berhak disematkan Purnawirawan Polri.

Sebab kata Sugeng, saat ini tersangka pembunuhan berencana Brigadir J itu merupakan sipil biasa yang tak bisa menyandang gelar  kehormatan.

“Jadi sudah benar apa yang disampaikan Kompolnas, dengan keluarnya Keppres Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ferdy Sambo maka Ferdy Sambo telah jadi orang sipil biasa yang tidak boleh menyandang gelar kehormatan polisi,” tukas Sugeng.

Ferdy Sambo telah secara resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari Polri karena terjerat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dengan itu, Ferdy Sambo tidak diperbolehkan disematkan gelar purnawirawan dalam namanya tersebut.

“Tidak boleh, karena FS kan dijatuhi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), atau dengan kata lain dipecat akibat tindak pidana yang dilakukan dan tindakannya tersebut merupakan pelanggaran etik berat serta mencemarkan nama baik institusi,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, Sabtu (1/10/2022).

Poengky menuturkan ketentuan itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Yang berhak menyandang purnawirawan itu yang diberhentikan dengan hormat,” ucap Poengky.

Masih dalam pasal tersebut, ada empat kategori yang disebut pemberhentian dengan hormat bagi anggota Polri, di antaranya:  Mencapai batas usia pensiun, Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani, Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. (tribun network)