Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Berkedok Sumbangan, DPRD Pangkalpinang Akui Masih Ada Kasus Pungutan di Sekolah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung turut menyoroti terkait permasalahan pendidikan.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rudi Kurniawan Yahya. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung turut menyoroti terkait permasalahan pendidikan yang terjadi di Pangkalpinang.

Pasalnya, sampai kini masih ditemukan sejumlah sekolah negeri yang melakukan pungutan berkedok sumbangan.

Di mana saat ini terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Pangkalpinang yang diadukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung terkait kasus dugaan pungutan dana yang dilakukan oleh komite sekolah kepada setiap wali murid dengan dalih peningkatan kualitas anak.

Baca juga: Terungkap Baru Pacaran Sebulan, Kini Alumni Liga Dangdut Steven Jordan Harus Mendekam di Sel Tahanan

Baca juga: Residivis Pencuri Ini Keliling Pakai Motor Cari Mangsa, Ketahuan Saat Putri Tirinya Pakai HP Curian

Dugaan pungutan dana pendidikan tersebut didasari pemberitahuan kepada orang tua murid.

Di mana menyepakati akan memberikan dukungan ke pihak sekolah sebesar Rp50.000per bulan dari setiap anak, dimulai pada September 2022 lalu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rudi Kurniawan Yahya mengatakan, pihaknya sendiri dalam waktu dekat akan memanggil dinas pendidikan dan kebudayaanbeserta seluruh kepala sekolah negeri yang ada di wilayah itu.

Hal itu untuk membahas mengenai permasalahan uang komite tersebut.

“Kita akan rapat dengar pendapat (RDP--red) untuk membahas mengenai masalah komite dan uang sumbangan ini. Tetap kita pantau sekolah- sekolah mana saja dan jumlahnya besarnya uang komite berapa dari setiap sekolah,” kkata Rudi kepada Bangkapos.com, Jumat (7/10/2022).

Rudi Kurniawan mengakui, DPRD sendiri telah menerima berbagai aduan dari masyarakat terutama wali murid terkait praktik pungutan ini.

Dia sendiri tak menampik, praktik serupa masih ditemui hampir di semua sekolah negeri. Dimana semua sekolah negeri dari semua jenjang memiliki komite.

Untuk itu, untuk mengetahui kepastian tersebut melalui RDP tersebut nantinya diketahui berapa besaran uang pungutan yang disetujui orang tua murid dan komite dari setiap sekolah.

“Pada dasarnya semua sekolah ada komitenya. Tetapi, jumlah besarannya berbeda-beda tergantung kesepakatan antara komite dengan wali murid atau orang tua,” jelas Rudi.

Politikus Partai Demokrat ini memaparkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan.

Baca juga: Berkeliaran di Kebun, Buaya 3 Meter Ditangkap Bhabinkamtimas bersama Warga Desa Cengkong Abang

Baca juga: Bangka Belitung Masuk 10 Besar Provinsi Terbanyak Penderita Diabetes, Simak Penjelasan Kadinkes

Berdasarkan Permendikbud itu apabila komite ingin memungut iuran kepada wali murid diperbolehkan, tetapi dengan catatan jangan sampai ditentukan jumlah nominalnya, tetapi atas dasar keikhlasan setiap orang tua siswa untuk membantu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved