Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ombudsman Minta Penyaluran Bansos dari Belanja 2 Persen DTU Pemda Mesti Tepat Sasaran

Pemerintah daerah diwajibkan membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
IST/Dokumentasi Pribadi
Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah daerah diwajibkan membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial ( bansos) bagi masyarakat.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy meminta agar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus meminimalisir penyimpangan dalam proses penyaluran.

Satu diantaranya penyaluran bansos ini diharap harus tepat sasaran.

"Seperti pemotongan di luar ketentuan, serta bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah  dengan memperkuat basis data penerima bantuan," jelas Yozar, Jumat (7/10/2022) kepada Bangkapos.com.

Baca juga: Terungkap Baru Pacaran Sebulan, Kini Alumni Liga Dangdut Steven Jordan Harus Mendekam di Sel Tahanan

Baca juga: Berkeliaran di Kebun, Buaya 3 Meter Ditangkap Bhabinkamtimas bersama Warga Desa Cengkong Abang

Selain itu Ombudsman Bangka Belitung meminta pemerintah provinsi juga untuk segera merealisasikannya.

"Karena dana ini adalah kebutuhan mendesak bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM secara langsung," katanya.

Yozar mengaku khawatir permasalahan guncangan ekonomi karena kebijakan tersebut akan menimbulkan problem sosial baru di sekitar jika tidak ditangani dengan baik.  

"Apalagi ketentuan ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sejak tanggal 5 September Tahun 2022. Tentunya proses pembahasan oleh Pemerintah Provinsi Babel yang baru dilakukan kurang lebih satu bulan setelah peraturan tersebut disahkan dirasa cukup lama.

Untuk itu sekali lagi kami berharap agar pihak terkait di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat fokus untuk segera merealisasikan alokasi dana dimaksud," harap Yozar.

DJPb Desak Segera Disalurkan

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung (Babel), Edih Mulyadi mengingatkan agar pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berasal dari dana transfer umum (DTU).

Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) diwajibkan membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial ( bansos) bagi masyarakat.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved