Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Reses Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Paparkan Penyelesaian Perkara Cepat

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Babel Asnahwati didampingi Wakilnya Artha Theresia, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Dok/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Asnahwati didampingi Wakilnya Artha Theresia, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bangka Belitung Asnahwati didampingi Wakilnya Artha Theresia, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI.

Reses yang dipimpin ketua rombingan Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni tersebut berlangsung di Novotel Bangka - Hotel & Convention Centre Pangkalpinang, Rabu (5/10/2022).

Dalam rangka pengawasan dan Koordinasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keamanan ke mitra kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  masa Sidang 2022 - 2023.

Baca juga: Berkeliaran di Kebun, Buaya 3 Meter Ditangkap Bhabinkamtimas bersama Warga Desa Cengkong Abang

Baca juga: Ketua BK DPRD Bangka Belitung Apresiasi MKD DPR RI Gandeng Polri dan Kejagung

Pada kesempatan itu, Komisi III DPR RI meminta penjelasan para  Ketua PengadilanTinggi Bangka Belitung, Asnahwati mengenai alokasi dan realisasi DIPA Tahun 2022, disertai program prioritas dan capaian targetnya serta kendala yang dihadapi.

"Selain itu, meminta penjelasan mengenai kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan di wilayah Bangka Belitung," kata Asnahwati, Jumat (7/10/2022).

Sedangkan di bidang pengawasan, Komisi III DPR RI meminta penjelasan tentang pelaksanaan penanganan perkara yang menonjol maupun penyelesaian perkara secara cepat, mudah, dan sederhana.

"Serta langkah-langkah penguatan kelembagaan, peningkatan integritas maupun profesionalisme, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan pegawai serta permasalahan eksekusi perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap," tambah Asnahwati.

Menurut Asnahwati,  program prioritas tahun 2023 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam peningkatan sarana dan prasana diantaranya adalah pembentukan Satuan Kerja (Satker) baru yaitu Pengadilan Negeri Toboali.

"Tujuannya, untuk memenuhi kelengkapan kelembagaan dan memberikan akses kemudahan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bangka Selatan," papar Asnahwati.

"Apalagi lanjut Asnahwati, saat ini telah berdiri Polres dan Kejaksaan Negeri Toboali.  Namun Kabupaten Bangka Selatan masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,"jelasnya.

Baca juga: DJPb Bangka Belitung Ingatkan Pemda Mesti Segera Salurkan Bansos dari Belanja 2 Persen DTU

Baca juga: Empat Sekawan Pencuri TBS Milik PT GSBL Dibebaskan Polisi, Dua Pihak Pihak Sepakat Berdamai

Sedangkan terkait penyelesaian perkara cepat, mudah dan sederhana di tingkat Banding, PT Babel telah berupaya menyelesaikan perkara lebih cepat dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yaitu selama 3 (tiga) bulan,

"Dalam hal ini PT Babel dapat menerapkan proses penyelesaian perkara dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan administrasi perkara “one day minutation, one day published” serta pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju pada hari yang sama dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang," kata Asnahwati.

( Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved