Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Soal Bantuan Sosial Rp3,093 Miliar, Berikut Respon Pengamat Ekonomi   

Rencana pemberian dana bantuan sosial Rp3,093 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, sebagai kompensasi kenaikan harga bahan baku

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Fery Laskari
Istimewa
Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang, Suhardi. 

BANGKAPOS.COM , BANGKA –- Rencana pemberian dana bantuan sosial (Bansos) Rp3,093 miliar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang untuk masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian inflasi, dinilai solutif untuk jangka panjang.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba Pangkalpinang, Suhardi mengatakan, seiring keterbatasan dana yang dimiliki, pilihan terhadap program bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya tentu dapat dipahami dan cukup realistis. Di mana untuk jangka pendek dapat menjaga daya beli, karena bantuan dana diberikan kepada masyarakat yang terdampak, khususnya imbas kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

“Walaupun kita masih belum bisa menilai keefektifannya, karena waktu pemberian bantuan terbatas untuk sekali atau berapa kali dan nilainya juga relatif kecil. Dengan besaran kucuran yang ada masih cukup sulit untuk dapat mengerem laju inflasi secara lebih pakem,” kata Suhardi kepada Bangkapos.com, Senin (17/10/2022) petang.

Suhardi menyebutkan, para ekonom memperkirakan kondisi ekonomi dunia Tahun 2023 ‘gelap’ dan mengalami goncangan. Ini dipicu perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk yang berakibat terganggunya rantai pasok pangan dan energi global, terutama mendorong laju inflasi.

Beberapa bank sentral negara di Eropa dan Amerika dan lainnya telah menaikkan suku bunga acuan demi mengerem laju inflasi yang lebih besar. Bahkan beberapa negara pesimis dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi, yang lebih cenderung pada perlambatan. Hal ini tentunya juga akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi global. Indonesia sendiri mengambil kebijakan antisipatif dalam mengurangi laju perlambatan ekonomi global dalam beberapa langkah.

Beberapa di antaranya dengan mengendalikan laju inflasi melalui kucuran bantuan sosial, upaya penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi dan perlindungan sosial lainnya. Orkestrasi dalam mengerem laju inflasi ini tentunya juga perlu diikuti pemerintah daerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota bahkan sampai pada tingkatan desa.

“Sinergitas dalam menahan laju inflasi daerah ini penting, karena kontribusi inflasi di daerah secara kumulatif akan mendorong laju inflasi secara regional dan nasional,” jelas Suhardi.

Menurutnya, inflasi menjadi momok dan membawa dampak buruk secara umum pada perekonomian. Sementara itu mahalnya harga kebutuhan, akan menggerus kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, menguras kantong, mendorong pengeluaran yang lebih besar, karena nilai uang menjadi turun.

Tak hanya itu, inflasi akan mendorong memburuknya distribusi pendapatan termasuk mendorong investasi spekulatif bagi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini bukan tanpa alasan, masyarakat akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk investasi spekulatif, dengan membeli barang-barang berharga yang akan lebih menguntungkan pada saat dijual.

Inflasi juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk menabung di bank, karena konsumen lebih memilih mengeluarkan uangnya dibanding menabung, dengan berkurangnya tabungan tentu akan berimbas pada peran intermediasi perbankan menjadi terganggu. Sehingga berimbas pada menurunnya produksi, yang sudah pasti berimbas pada naiknya angka pengangguran.

Dalam jangka panjang inflasi dapat berimbas pada menurun atau hilangnya investasi dan bisa berujung pada kerusuhan dan situasi keamanan dan ketertiban menjadi tidak terkendali. Bahkan sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung sangat rawan mengalami fluktuasi harga bahan pokok penting. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari transportasi, cuaca atau keterlambatan pasokan yang berimbas pada kelangkaan pasokan.

“Inflasi pada daerah kepulauan dapat berdampak pada kemahalan harga kebutuhan, tergerusnya pendapatan dan kesejahteraan. Alhasil biaya hidup menjadi mahal dan upah tenaga kerja menjadi tinggi, sehingga kadangkala kurang menarik minat investor untuk berinvestasi,” jelasnya.

Meskipun begitu kata Suhardi, dalam mencermati langkah pemerintah Kota Pangkalpinang, melalui kucuran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga turut berkolaborasi dalam mengawal inflasi.

Perlu diingat ada beberapa kebijakan lain yang dapat diambil selain memberikan bantuan sosial, di mana pemerintah dapat melakukan pemetaan atau mitigasi komoditas atau faktor pendorong inflasi menjadi pilihan kebijakan juga akan lebih tepat. Bahan kebutuhan pokok khususnya makanan dan pangan serta transportasi khususnya angkutan udara sering menjadi pendorong inflasi.

Perbaikan dan penanganan serius produksi atau suplai pada sektor kebutuhan pangan seperti beras, cabai, beberapa jenis ikan, daging dan telur ayam perlu menjadi perhatian serius. Dengan stabilnya pasokan diharapkan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali.

Inflasi dapat diatasi dengan kebijakan menaikan upah riil yang sudah memperhitungkan atau menyesuaikan inflasi. Lebih jauh lakukan pengendalian inflasi dengan pengendalian dan pengawasan terhadap harga, jika ada harga di luar kewajaran atau pedagang menaikkan harga dengan tidak wajar, maka pemerintah daerah atau tim pengawasan dapat mengambil langkah tegas, agar gejolak harga tidak terjadi.

“Perlu adanya kolaborasi dan peran serta dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Bangka Belitung dalam mengupayakan program pengendalian inflasi yang sama, tentu dengan porsinya masing-masing. Termasuk pemerintah provinsi yang dapat mengambil peran dalam upaya penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur serta subsidi sektor transportasi,” katanya. ( Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved