Pemkab Babar Ingin Pelabuhan Tanjungular Dikelola BUMD, Tunggu Pembangunan Fisik 100 Persen    

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) berkeinginan Pelabuhan Tanjungular yang teletak di Desa Airputih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Bangka Barat, Juswardi mengatakan, keinginan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Pelabuhan Tanjungular bisa dikelola BUMD.

"Keinginan Bupati dan Wabup itu kalau bisa pengelolaan dari BUMD. Kalau bisa karena BUMD masih digodok oleh Binus dan untuk pembentukan BUMD baru," kata Juswardi, di ruangan kerjanya, Senin (24/10/2022).

Sementara itu, kata Juswardi, Pelabuhan Tanjungular itu belum bisa dioperasikan lantaran menunggu pengerjaan fisik sampai 100 persen.

Ia juga menyebutkan masih banyak yang mesti diselesaikan pengerjaan seperti lanskap, taman-taman serta item-item yang lainnya yang masih kurang.

"Belum pengoperasiannya, menunggu pengerjaan fisik sampai 100 persen. Mungkin nanti item - item  hanya disebelah sisi darat ini seperti lanskap, taman-taman dan lainnya masih kurang," ungkapnya.

Setelah selesai 100 persen, lanjutnya, nanti pemerintah akan dipanggil jadi oleh Kementerian Perhubungan untuk menggelar rapat seperti apa pengelolaannya.

"Nantinya seperti apa polanya, kalau awalnya kan  kita minta tolong untuk dibackup terlebih dahulu karena pelabuhan baru. Kalau pemda yang langsung turun tangan takutnya pemda ini belum menguasai lapangan," ujarnya.

Juswardi mengatakan, terkait pengolahannya akan di ambil alih Kementerian Perhubungan terlebih dahulu. Nantinya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat nantinya akan belajar.

"Kalau sudah matang beberapa tahun berjalan mungkin baru bisa ambil alih Pemda. Pemda itu  pinginnya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pemda yang kerjakan," kata dia.

"Kalau untuk kewenangannya pengumpal lokal tapi nanti seiring waktu. Kalau pelabuhan ini banyak yang menggunakan dan bongkar muat bisa naik gridnya. Kami berharap pemerintah daerah bisa masuk di situ sebagai pengusahanya," tambahnya.

Juswardi, juga menyebut sementara ini pelabuhan Tanjungular yang dibangun belum ada pemecahan ombak. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bakal dibangun pemecahan gelombang tersebut.

"Kalau untuk sekarang memang belum, tapi insah aallah kalau sudah beroperasi akan dibangun pemecah ombak, itu secara anggaran belum ada sisi ekonominya belum ada jadi kita lihat ekonominya terlebih dahulu," ungkapnya.

Ditambahkannya, karena pembuatan pemecahan ombak itu harus diukur terlebih dahulu, seperti panjangnya, kedalamannya dan tataletak maunya dimana.

"Belum bisa dihitung karena ukurannya belum diketahui dan total dana untuk pembangunannya pun lebih tahu berapa. Yang pasti nanti bangunan pemecahan ombak itu akan dibuat di sebelah barat karena di sini angin barat sangat kencang," ucapnya. (Bangkapos.com/Yuranda)