Soal Proses PAW Wabup Bateng, Pengamat Sebut Secara Matematis Sosok Ini Masih Lebih Unggul

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Bateng yang telah memunculkan dua nama calon yakni Muhammad Irham dan Era Susanto menarik perhatian pengamat politik untuk memberikan tanggapan.

Misalnya Ariandi A. Zulkarnain, seorang pengamat politik yang juga merupakan Dosen Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung.

Dia mengatakan, penetapan dua nama tersebut menjadi lanjutan dari drama politik dalam penentuan nama calon wakil bupati di Kabupaten Bangka Tengah. 

“Dari 25 Kursi di DPRD Bangka Tengah melalui koalisi ‘Beriman’ sebenarnya peta politik bisa ditelaah dari jumlah kuantitas kursi yang mendukung kepada kedua nama tersebut,” kata dia, Selasa (1/11/2022).

Lebih lanjut, koalisi beriman sendiri memiliki sebanyak 18 kursi dari total 25 kursi di DPRD Bangka Tengah. 

Dari 18 kursi ada 10 kursi yang tergabung dalam 3 partai (Golkar, PPP, dan Nasdem) mengusung Era Susanto sebagai calon wakil bupati.

Sedangkan 7 kurai dari 3 partai lainnya (Gerindra, PAN, dan PKB) mengusung nama Muhammad Irham.

“Hanya PKS yang kemudian mundur dalam pengusungan nama ketika calon mereka yakni Firmansyah hanya mendapatkan dukungan dari internal pertainya saja yang memiliki 1 kursi saja. Artinya dari 17 kursi tersebut melahirkan 2 nama yang melenggang ketahapan proses lanjutan di DPRD,” ujarnya.

Tentunya kedua nama yang sudah ditetapkan oleh koalisi perlu membangun satu narasi bersama bahwa penguatan ide dan visi dalam membangun Bangka Tengah tetap harus dikedepankan diatas kepentingan apapun. 

“Meskipun dalam realita dilapangan kita bisa lihat bagaimana peta dukungan dalam koalisi sangat sarat akan kepentingan kekuatan dalam koalisi yang mendominasi nama tersebut, yakni Golkar dan Gerindra,” tambahnya.

Kata dia, baik Era Susanto dan Muhammad Irham harus juga meyakinkan partai politik diluar koalisi untuk mendukung gagasan serta visi mereka serta mereka perlu membangun komunikasi politik lintas partai jika melihat dari peta politik yang ada hari ini karena hitungan matematis dukungan kursi masih harus ditentukan melalui mekanisme di DPRD.

Menurut Ariandi, keduanya memiliki peluang untuk bertarung dalam proses lanjutan, namun kunci dalam proses politik kedepan bagaimana dinamika kepentingan yang berkembang dalam proses di DPRD.

“Artinya kedua nama tersebut meskipun dari koalisi yang sama namun mereka akan tetap bertarung menarik dukungan kursi dari luar partai politik pengusung sehingga ada potensi 7 kursi lagi yang bisa dimaksimalkan yakni ada 5 suara dari PDI-P dan 2 suara dari Demokrat,” ucapnya.

Lanjut dia, proses ini masih sangat dinamis terlebih jika melihat pada hitungan matematis tentu Era Susanto berpeluang dengan 10 kursi pengusung.

Namun 10 kursi tersebut masih belum cukup aman untuk membuat pertarungan kepentingan berakhir pada tahap usulan nama, karena proses akan akan berlanjut ke tahapan di DPRD.

Kemudian, Muhammad Irham yang mendapat 7 kursi suara jika mampu memaksimalkan kursi yang ada dari luar koalisi akan sangat menentukan sekali dalam dinamika di DPRD. 

Artinya sejauh ini dengan posisi 18 kursi di koalisi nama Era Susanto masih unggul dengan 10 kursi Dari 3 partai (Golkar, PPP, Nasdem). 

“Tentu kedua nama tersebut akan sangat digawangi kepentingan dibelakang mereka, yakni kepentingan golkar dalam penguatan kekuasaan eksekutif, dan kepentingan Gerindra di sisi lain yang tetap menginginkan perimbangan kekuasaan dilevel eksekutif jika dilihat dalam position power,” terang Ariandi.

Dinamika dalam koalisi ini tentu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa ini kemudian berpotensi membuat perpecahan dalam tubuh koalisi kedepan. 

Oleh karena itu, Era Susanto dan M. Irham harus mempu membangun budaya politik dengan baik karena untuk berkuasa di butuhkan sumberdaya.

Kemudian dirinya berpesan agar publik jangan hanya diam dalam setiap prosesnya.

Harus melakukan pengawasan partisipatif sehingga seluruh tahapan proses hingga nantinya antara kedua nama tersebut dilantik legitimasi terhadap hasil pemilihan di DPRD menjadi bagian politik representasi publik di Bangka Tengah dan partai politik harus transparan serta menolak politik transaksi didalam prosesnya.

Saat ditanyai apakah suara PDIP yang notabene memiliki kursi terbanyak di DPRD Bateng cukup memberikan pengaruh, dia berujar bahwa arah dukungan PDIP berpotensi membangun satu poros koalisi baru bagi kekuatan eksekutif di Bangka Tengah di tahun politik 2024.

“Tentu ini akan sangat dinamis sekali tergantung bagaimana komunikasi lintas partai yang dilakukan oleh calon maupun partai politik yang menggawangi mereka. Peran PDIPP sangat menentukan jika diukur dalam jumlah kursi di DPRD Bangka Tengah bahwa PDIP memiliki 5 kursi, dan menjadikannya sebagai partai politik dengan kursi terbanyak di DPRD Bangka Tengah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dukungan golkar terhadap Era Susanto menjadi sinyal kuat bahwa golkar ingin mengamankan kekuasaan di level ekskutif, tentu ini akan menjadi modal politik untuk tahun 2024. 

Golkar dianggap cukup mengulur waktu dalam memberikan dukungan terhadap Era Susanto, jika ditelaah diawal oktober yang lalu M. Irham sudah sejak awal mendapatkan dukungan 3 partai politik (Gerindra, PAN, dan PKB).

Diakuinya, dinamika akan terus terjadi sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi golkar dalam menentukan sikap. Salah satunya keuntungan bagi penguatan kursi eksekutif.

“Menguasai eksekutif tentu akan memudahkan sikap politik dan legitimasi politik bagi bupati saat ini yang menjabat dari partai golkar,” tuturnya.

Ariandi menilai bahwa secara formalis seharusnya kepentingan internal partai tidak perlu dominan dalam penentuan calon wakil bupati.

“Namun dalam pandangan fungsionalis tentu dinamika pemilihan wakil bupati ini bagian dalam penguatan kekuasaan partai politik di level daerah,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)