Breaking News:

Pemilu 2024

Ingat ! ASN Dilarang Gunakan Medsos untuk Kepentingan Politik

Aparatur sipil negara (ASN) dilarang menggunakan media sosial (Medsos) untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon (Paslon) jelang Pemilu 2024.

Bangkapos.com/dok
Ilustrasi ASN 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Aparatur sipil negara (ASN) dilarang menggunakan media sosial (Medsos) untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon (Paslon) jelang Pemilu 2024 mendatang. 

Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Em Osykar menyebutkan, sebagai pejabat publik, ASN harus netral, tidak melakukan intervensi atau terinvensi dan tidak dalam pengaruh partai politik.

Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN di mana dalam Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan bahwa ASN harus bebas dalam pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

"ASN tidak diperbolehkan posting, like dan comment dukungan kepada Paslon," ujar Em Osykar Ketua Bawaslu Bangka Belitung, Kamis (10/11/2022) siang.

Em Osykar menegaskan bentuk dukungan berupa share postingan maupun likes di media sosial yang mendukung Paslon  sangat dilarang. 

Dia mengatakan, seringkali ASN tidak sadar bahwa komentar, like di media sosial merupakan pelanggaran. 

"Paling banyak seperti like dan komentar Seringkali inidak disadari oleh para ASN, itu dilarang sifatnya karena ASN harusnya netral, kemarin kita juga temukan salah satu ASN di Pemprov menyatakan bentuk dukungannya terhadap paslon di grup WA," jelas Em Osykar.

Oleh karena itu, pihaknya berharap semua ASN bisa memahami kedudukan sebagai pelayan publik sehingga dapat menjaga netralitasnya masing-masing dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. 

"Untuk pencegahan kami berharap semua ASN dapat memahami posisi dan kedudukannya masing-masing. ASN adalah pelayanan publik yang bertugas untuk melayani kepentingan dan kebutuhan publik sehingga tidak diperkenankan untuk berpihak atau terpengaruh kepentingan pihak siapapun dan manapun," jelasnya.

Sementara itu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan, Jafri mengatakan, pihaknya telah melakukan imbauan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar ASN bersikap netral. 

"Kita sudah berikan surat himbauan, kita juga telah sosialisasi dan sampaikan dalam berbagai kesempatan yang ada, agar ASN bersikap netral dalam Pemilu 2024, dengan begitu kita berharap bisa menyadarkan ASN agar bersikap netra" ujar Jafri , Kamis (10/11/2022). 

Jafri menilai, potensi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024 sangat mungkin terjadi mengingat Pemilu dan Pilkada akan diselenggarakan di tahun yang sama. 

"Kontestasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dinamikanya tentu akan lebih dinamis dibandingkan dengan Pemilu atau Pilkada sebelumnya, hal ini membuat potensi pelanggaran netralitas ASN kemungkinan makin besar," katanya. 

Saat ditanyai langkah apa yang diambil Bawaslu jika menemukan ASN yang tidak netral, Jafri menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti temuan atau laporan tersebut.

"Jika ada laporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Bawaslu. Apabila ada laporan dari masyarakat, tentu kita wajib menindaklanjutinya sebagai sebuah proses penanganan pelanggaran, dan tentu kita akan tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan yang berlaku," ucapnya. 

Jafri mengimbau kepada masyarakat jika menemukan atau mengetahui adanya ASN yang melanggar segera dilaporkan ke Bawaslu.

"Jika ada masyarakat yang melihat atau menemukan atau melihat ASN yang melanggar segera dilaporkan," ucapnya. ( Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved