Breaking News:

Berita Kriminalitas

Kabarnya Besok Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi DPRD Bangka Belitung Diperiksa

Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung periode 2017-2021, memasuki babak baru.

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung periode 2017-2021, memasuki babak baru.

Kabarnya, Kamis (16/11/2022) besok, penyidik Pidsus Kejati Babel, telah melayangkan surat pemanggilan terhadap para tersangka.

Informasi yang diterima Bangkapos.com, Kamis (16/11/2022) para tersangka akan  dipanggil sekaligus diperiksa sebagai tersangka.

Aspidsus Kejati Bangka Belitung, Ketut Winawa, belum menjawab konfirmasi Bangkapos.com, terkait kabar pemanggilan dan pemeriksaan keempatnya sebagai tersangka.

Begitu juga dengan Kasidik Pidsus Kejati Babel, Himawan yang juga belum memberikan jawaban terkait konfirmasi harian ini.

Sebelumnya, pihak Kejati Bangka Belitung, menetapkan 4 nama tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung, tahun 2017-2021.

Pengumuman tersangka tersebut disampaikan Aspidsus Kejati Bangka Belitung, Ketut Winawa, didampingi Kasidik Himawan dan Kasi A Bidang Intelejen Farid, di aula konfrensi pers Kejati Bangka Belitung

"Ke empat tersangka adalah, S (sekwan DPRD provinsi Babel tahun 2017), HA (Wakil ketua DPRD Babel), AC (Wakil Ketua DPRD Babel) dan DY (Wakil ketua DPRD Babel tahun 2017)," kata Ketut memaparkan nama-nama para tersangka, Kamis (8/9/2022) lalu

Menurut Ketut, penyelidikan kasus tersebut di mulai tanggal 30 November 2021 dan berdasarkan hasil laporan perkembangan penyelidikan (P-5) tanggal 11 Juli 2022.

"Kesimpulan Senin tanggal 12 Juli 2022 telah ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021," ungkapnya

Lebih lanjut dikatakan Ketut, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp 2,4 Miliar.

Para tersangka disangkakan dengan melanggar Primair.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata Ketut.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli) 
 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved