Breaking News:

Organisasi Profesi Kesehatan di Bangka Belitung ini Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan

Undang-undang kita saat ini masih bagus dan bermanfaat buat profesi kesehatan serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kelompok profesi kesehatan..

Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Organisasi Profesi Kesehatan di Bangka Belitung ini Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan 

Organisasi Profesi Kesehatan di Bangka Belitung ini Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law Kesehatan

BANGKAPOS.COM -- Lima organisasi profesi kesehatan di Bangka Belitung ( Babel ), terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), menolak tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Kesehatan.

Penolakan tersebut diketahui melalui dalam konferensi pers yang berlangsung di Rumah Sakit Bakti Timah pada Kamis (17/11/2022) sore.

RUU itu dianggap mengancam UU profesi medis yang sudah ada yakni UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, dan UU Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan.

Salah satu poin keberatan Ikatan Dokter Indonesia adalah dihapusnya kewenangan organisasi profesi jika UU Omnibuslaw Kesehatan terbit.

Ketua IDI Wilayah Bangka Belitung dr. Adi Sucipto mengungkapkan RUU Omnibuslaw Kesehatan dinilai merugikan organisasi profesi kesehatan serta mengancam pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Briptu Juntak Rayu Istri Napi Berbuat Asusila di Kos, Anggota Polda Babel Ini Terancam Dipecat

Baca juga: Bacaan Al Quran Surat Yasin Lengkap 83 Ayat, Arab, Latin, Terjemahan, Doa Serta Keutamaan Membacanya

Baca juga: Potret Momen Menarik KTT G20 Bali: Iriana Jokowi Joget, PM Kanada-PM Inggris Kongkow, Momen SBY-Mega

"Kami IDI dan organisasi kesehatan menolak tegas RUU Omnibuslaw Kesehatan bukan untuk kepentingan organisasi namun ini semata-mata untuk masyarakat, RUU ini bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia," ucapnya kepada Bangkapos.com Kamis (17/11/2022) siang.

Lebih lanjut kata dr. Adi Sucipto pada dasarnya pihaknya mengaku akan mendukung penuh perubahan-perubahan itu asal membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat melalui UU atau regulasi baru.

Penandatangan komintmen lima organisasi profesi kesehatan terhadap penolakan RUU Omnibuslaw Kesehatan. Lima organisasi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam konferensi pers yang berlangsung di Rumah Sakit Bakti Timah pada Kamis (17/11/2022) sore.
Penandatangan komintmen lima organisasi profesi kesehatan terhadap penolakan RUU Omnibuslaw Kesehatan. Lima organisasi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam konferensi pers yang berlangsung di Rumah Sakit Bakti Timah pada Kamis (17/11/2022) sore. (Bangkapos.com/Adi Saputra)

Namun, faktanya dalam RUU Omnibuslaw Kesehatan justru terjadinya downgrade atau kebijakan yang dirancang justru mengalami penurunan.

Di mana dalam rancangan itu, ada 9 pasal yang dihapus pada UU sebelumnya, di antaranya keterlibatan organisasi profesi kesehatan dalam pemberian rekomendasi.

Misalnya UU Praktik Kedokteran No 29 tahun 2004 yang dinilai masih layak yang justru dihilangkan.

Dirinya mencontohkan, dalam praktek kedokteran, IDI bertugas untuk memberikan rekomendasi, namun pada RUU Omnibuslaw Kesehatan, rekomendasi itu justru akan dicabut.

"Kalau rekomendasi IDI dicabut nanti bagaimana pemerintah bisa mengawasi 200.000 lebih tenaga kedokteran, tentu di sini keterlibatan organisasi profesi kesehatan itu sangat penting karena mereka lebih paham," jelasnya .

Padahal lanjut dia, organisasi profesi kesehatan bertugas membantu  pemerintah khususnya Dinas Kesehatan di daerah dalam hal pemeriksaan latar belakang anggota, pembinaan serta pengawasan etik dan disiplin dalam menjalankan profesi

Baca juga: Manfaat Membaca Zikir Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billah, Punya Keutamaan yang Tak Main-main

Baca juga: Polisi yang Bertugas Amankan KTT G20 Tewas Ditikam Wanita PSK di Hotel, Diduga Karena Tak Puas?

Baca juga: Inilah Daftar UMP 2023, Tiga Provinsi Ini Resmi Naik hingga 5 Persen, UMP Bangka Belitung?

Baca juga: Sunnah Tidak Terima Mas Bechi Divonis 7 Tahun Penjara, Sang Istri Langsung Teriak Zalim

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved