Breaking News:

Inilah Formula Penetapan Upah Minimum 2023, Tidak Boleh Naik Lebih Dari 10 Persen

Kebijakan upah minimum pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...

screenshoot
Daftar lengkap Upah Minimum Provinsi 2022(screenshoot) 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis aturan terbaru mengenai penetapan upah minimum 2023.

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 soal kenaikan upah minimum 2023.

Aturan khusus terkait penetapan upah minimum 2023 pada Jumat (18/11/2022), yang dikeluarkan pemerintah salah satunya berkaitan dengan formula penghitungan upah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023.

Menaker mengatakan saat ini hampir seluruh daerah telah melakukan proses penghitungan upah minimum.

Baca juga: Inilah Daftar UMP 2023, Tiga Provinsi Ini Resmi Naik hingga 5 Persen, UMP Bangka Belitung?

Baca juga: INGAT! Pemprov Bangka Belitung Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama 22 Hari, Catat Ini Lokasinya

Baca juga: Tak Ada Adab, Enam Siswa SMK di Tapsel ini Tendang Nenek hingga Terjungkal, Kini Diamankan Polisi

"Kebijakan upah minimum pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata Menaker dalam sebuah video, Sabtu (19/11/2022).

Aturan penyesuaian upah minimum dibuat didasarkan pada kemampuan daya beli dan pertumbuhan ekonomi (PE).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (tangkap layar)

Adapun penyempurnaan formula penghitungan upah minimum bagi daerah yang telah memiliki upah minimum, rumusannya adalah upah minimum yang akan ditetapkan merupakan penjumlahan antara UM yang telah berjalan (tahun ini) dengan perkalian penyesuaian nilai upah minimum dan upah minimum tahun berjalan.

UM (t+1) = UM (t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM (t)

Penyesuaian UM, rumusannya adalah penjumlahan antara inflasi perkalian pertumbuhan ekonomi dan alpha (a).

Penyusunan Nilai UM = Inflasi + (PE x a)

"Yang dimaksud inflasi adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan," ujarnya.

Adapun penghitungan PE, bagi provinsi menggunakan penghitungan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 tahun berjalan dan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 di tahun sebelumnya dan kuartal 4 pada tahun sebelumnya.

Baca juga: Potret Kesederhanaan Haedar Nashir, Sosok Ketua Umum PP Muhammadiyah Terpilih 2022-2027

Baca juga: Gibran Tak Membuat Laporan, Polda DIY Belum Lakukan Penangkapan Kharisma Jati, ini Alasannya

Baca juga: Nia Ramadhani Gandeng Pidi Baiq Tulis Buku Sisi Lain Kehidupannya Berjudul Cerita Ade

Bagi kabupaten/kota dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya, terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved