Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Selaraskan Peraturan di Daerah dengan Pemprov, Pemkot Pangkalpinang 'Godok' Enam Perda Usulan

Karena memang pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengevaluasi, memfasilitasi raperda sebelum menjadi perda

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Iwan Satriawan
Ist Prokopim Iwan
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam saat melakukan FGD dengan sejumlah stakeholder terkait di ruang rapat Sekda, Senin (28/11/2022). FGD ini digelar untuk pembahasan enam raperda usulan pemerintah kota. 


BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung kembali menggodok beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat.

Dimana pembahasan itu dilakukan secara Focus Group Discussion alias FGD.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengatakan, pembahasan ini dilakukan supaya raperda yang diusung sinkron atau selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Raperda yang diusulkan itu pula untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami telah melakukan pembahasan, ini agar sesuai aturan dan hasilnya bermanfaat. Kami juga membahas perda ini bersama biro hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (28/11/2022).

Radmida mengungkapkan, sedikitnya ada enam Raperda yang telah diajukan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Masing-masing yakni, Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Pangkalpinang tahun 2021-2025.

Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang ketahanan pangan keluarga, Raperda tentang penyelenggaraan pariwisata, Raperda tentang penyelenggaraan, pencegahan, penanggulangan, pengendalian, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Serta Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 15 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

“Karena memang pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengevaluasi, memfasilitasi raperda sebelum menjadi perda,” terang Radmida.

Di samping itu lanjut dia, pihaknya melalui perangkat daerah terkait telah mempersiapkan atau menyusun penjelasan atau keterangan dan naskah akademik.

Hal itu sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar otonomi daerah yang dinilai merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Otonomi daerah mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Akan tetapi juga saling mengontrol dan mengawasi dalam pembuatan Raperda.

“Saling mengontrol, apakah ada kekurangan, atau sudah tepat belum jika diterapkan di lapangan. Sehingga nantinya masih akan dievaluasi dan ditambahkan apa saja yang kurang,” urainya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved